SUAKAONLINE.COM – Gelombang protes mahasiswa kembali terjadi di depan gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (20/10/2026). Aksi ini mengecam program dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tak becus. Alih-alih menangani berbagai persoalan negara, pemerintah justru dinilai membiarkan persoalan kian memburuk, seperti kebakaran hutan dan lahan yang semakin masif.
Evaluasi program secara menyeluruh menjadi tuntutan para mahasiswa dalam aksi tersebut. Pemerintah didesak untuk melakukan perencanaan konseptual terhadap program yang akan maupun sedang berjalan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat, agar pelaksanaannya dapat dipertimbangkan kembali.
Salah satu peserta aksi, Juna, mengatakan bahwa sejumlah program pemerintah belum tepat sasaran dan belum berjalan efektif. Dirinya mencontohkan pembangunan KDMP di tempat-tempat yang jauh dari permukiman serta program MBG yang membutuhkan anggaran besar, tetapi dinilai belum berjalan dengan baik. Menurutnya, kedua program tersebut memerlukan evaluasi mendalam agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa UIN SGD Bandung, Abdurahman Mohammed Abdulmalik Albarakati, menyoroti transparansi anggaran program unggulan pemerintah, seperti MBG dan food estate. “Kita melihat banyak sekali kebobrokan pemerintah hingga saat ini. Untuk itu, kami ingin evaluasi terbuka dan independen atas seluruh program Prabowo. Sebab, ini menyangkut uang masyarakat sehingga sudah seharusnya dilakukan transparansi anggaran agar publik mengetahui ke mana perginya uang pajak,” jelasnya, Selasa (20/10/2026).
Tak hanya itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum ditangani oleh pemerintah hingga saat ini turut disampaikan olehnya, bahwa Karhutla harus segera diangkat menjadi bencana nasional sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, karena dampaknya sudah menyebar luas hingga memakan ratusan ribu korban. “Kami menuntut pemerintah menetapkan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan itu sebagai bencana nasional. Karena agar cepat ditangani dan asap tidak mengenal batas provinsi,” ujar Abdu.
Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya terjadi di satu daerah saja, melansir dari BMKG, akumulasi total titik panas pada tujuh provinsi terdampak per hari ini mencapai 22.366 hotspot, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Papua dan Maluku. Ironisnya, menilik kompas.com, dana senilai Rp148 miliar yang seharusnya diperuntukkan kepada korban di wilayah terdampak justru dikorupsi oleh BNPB sendiri.
Dampak dari karhutla ini, mengutip seputarpapua.com, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak selama 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 63.711 kasus di antaranya dialami anak usia 0–5 tahun. Bahkan, pada 13 Oktober saja, tercatat 3.897 kasus ISPA harian. Kasus tersebut tersebar di tujuh provinsi yang mencakup 63 kabupaten/kota terdampak karhutla. Abdu menambahkan, asap karhutla juga telah menyebar hingga Malaysia dan Singapura.
Terakhir, Muamar menjelaskan bahwa mahasiswa ingin menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah melalui DPRD Jawa Barat. “Kami berharap sekali agar segera ada tindak lanjut dan tuntutan kita ini bisa diterima, bahwasanya DPRD sebagai badan legislatif, yaitu pengawas, bisa menekan pemerintah. Walaupun memang yang menjalankan pemerintahan adalah eksekutif, DPRD tetap bisa menekan pemerintah,” lirihnya.
Reporter: CJ Maula/Suaka dan Chairil Dwi Mufarrij/Suaka
Redaktur: Zahra Zakkiyah/Suaka
. Aksi ini mengecam program dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tak becus. Alih-alih menangani berbagai persoalan negara, pemerintah justru dinilai membiarkan persoalan kian memburuk, seperti kebakaran hutan dan lahan yang semakin masif.){kind=link}