SUAKAONLINE.COM – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Nasional (FMN) Bandung menggelar aksi unjuk rasa menuntut perubahan atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan tekanan ekonomi yang kian dirasakan belakangan ini. Aksi tersebut diawali dengan long march dari Monumen Perjuangan (Monju) menuju Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (11/6/2026).
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Nurrijki, menilai rezim Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, terus menindas rakyat. Menurutnya, hal itu terlihat dari sejumlah kebijakan dan kondisi yang terjadi, seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta kenaikan harga BBM. “Bahkan sekarang karena dollar naik, bensin naik, otomatis barang-barang harga pokok pada naik, jadi karena itu buat ke masyarakatnya semakin susah sekarang tuh,” ungkapnya, Kamis (11/6/2026).
Selain menyoroti masalah stabilitas ekonomi, Ia juga menegaskan bahwa poin tuntutan penting lainnya adalah isu keamanan dan ruang sipil, salah satunya adalah penolakan terhadap RUU Polri yang baru saja disahkan. Ia memandang regulasi tersebut berpotensi mengembalikan keterlibatan polisi maupun militer ke dalam ranah sipil yang dinilai berbahaya bagi demokrasi.
“Saya merasa bahwa rezim saat ini tidak belajar dari sejarah ataupun kondisi sebelumnya pada masa Orde Baru, kami juga menuntut hal tersebut karena berbahaya sekali gitu ya, bahwasanya 32 tahun negeri ini dipimpin oleh militer dan kebijakan-kebijakannya terus menindas rakyat dan terus membunuh rakyat, dan lihat per hari ini sudah kejadian seperti itu,” tambahnya.
Keluhan senada juga disuarakan oleh salah satu peserta aksi asal Lunar Bandung, Marhamah, menyoroti alokasi anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. Menurut dirinya, program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) justru dinilai menyedot anggaran besar yang mengorbankan sektor krusial lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Menurutnya program MBG ini menguras anggaran yang besar, sehingga harus memangkas anggaran dari pendidikan dan kesehatan. Alhasil biaya pendidikan seperti UKT menjadi mahal.
“Kayaknya negara ini sangat kacau gitu ya menurut saya, karena program-program itu tuh cuma buat kesenangan doang gitu, sebagai ya formalitas aja gitu terus berjalan yang menyedot uang negara gitu. Sedangkan program-program yang harusnya seperti pendidikan, terus juga kesehatan itu tuh dilupakan gitu. Apalagi di ekonomi sekarang semuanya mahal, dari pendidikan, bahan pokok, bahan bakar semuanya mahal dan itu tuh menjepit rakyat kecil seperti kita gitu.” ungkapnya.
Ia menyadari bahwa aksi turun ke jalan tidak akan mengubah kebijakan secara instan, tetapi mahasiswa juga rakyat tidak boleh diam di tengah situasi yang membuat rakyat terjepit. Menurutnya, bersuara adalah satu-satunya cara untuk merebut hak hidup yang layak, sekalipun ruang kebebasan berpendapat sering dibayangi ancaman pembungkaman.
Nurrijki berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan buruh, semakin sadar terhadap kondisi Indonesia yang dinilai sedang dalam situasi kritis. “Semoga pemerintah membuka kupingnya sedikit aja untuk mendengarkan suara rakyat. Karena rakyat juga capek untuk hidup tertindas seperti ini. Capek untuk menasehati pemerintahnya, menasehati pemimpinnya yang tidak becus itu,” pungkasnya dengan nada kecewa.
Reporter: Rifki Fadillah/Magang
Redaktur: Zahra Zakkiyah/Suaka
 Bandung menggelar aksi unjuk rasa menuntut perubahan atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan tekanan ekonomi yang kian dirasakan belakangan ini. Aksi tersebut diawali dengan long march dari Monumen Perjuangan (Monju) menuju Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (11/6/2026).){kind=link}