SUAKAONLINE.COM, – Beredarnya surat Nota Dinas Nomor: B-456 A/Un.05/II.3/KU.00.3/06/2016 yang diturunkan oleh Rektor tertanggal 29 Juni 2016 memecahkan kegelisahan mahasiswa UIN SGD Bandung, khususnya yang terlambat membayar uang kuliah. Surat ini berisikan perintah kepada para Dekan Fakultas untuk mendata mahasiswa yang terlambat melakukan pembayaran SPP, Kamis, (30/6/2016).
Kepala Bagian Keuangan UIN SGD Bandung, Wardija mengaku telah menerima surat edaran ini pagi ini. “Surat ini sudah menjawab persoalan keterlambatan bayar SPP,” ujarnya saat ditemui Suaka di ruangan kerja, Kamis, (30/6/2016). Ia juga menghimbau kepada mahasiswa untuk membantu menyebarkan informasi ini.
Dalam surat Nota Dinas tersebut dijelaskan Prosedur pembayaran uang kuliah. Pertama mahasiswa mendaftarkan diri ke fakultas melalui Wakil Dekan III bagian Kemahasiswaan, tenggat waktu pendaftaran dibatasi hingga 15 Juli 2016. “Jika mahasiswa terlambat mendaftarkan diri ke fakultas, maka tidak akan bisa membayar uang kuliah. Soalnya yang bisa membayar yang sudah terdaftar,” ujar Wardija. Selanjutnya kampus akan bekerja sama dengan bank untuk proses selanjutnya.
Salah satu orang tua mahasiswa, Dede Rodiah mengungkapkan kegelisahan saat mengetahui anaknya harus terpaksa cuti. “Seharusnya kampus bisa meninformasikan secara menyeluruh. Anak saya kesulitan mendapat informasi. Dia tidak mau cuti,” ungkapnya sambil terisak, Kamis, (30/6/2016). Dede terpaksa mendatangi kampus untuk menyelesaikan persoalan anaknya yang kuliah di Agroteknologi semester V.
Sebelumnya pihak kampus memberlakukan cuti paksa selama satu semester bagi mahasiswa yang terlambat membayar uang kuliah. Kebijakan tersebut tertulis dalam SK Rektor UIN SGD Bandung Nomor 115/UN.05/11.3/KU.00.3/06/2016 tentang Penetapan Perpanjangan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal, Uang SPP, dan Praktikum Bagi Mahasiswa Lama.
Peraturan tersebut mengundang berbagai reaksi penolakan dari beberapa mahasiswa. Salah satunya mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Mahasiswa UIN SGD Bandung yang menyebarkan release via broadcast. Keputusan cuti paksa tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Pendidikan Tinggi (UUPT) No.12 tahun 2012 pasal 3 tentang Asas Pendidikan Tinggi pada poin (d) Keadilan, (f) Kebajikan, dan (i) Keterjangkauan.
Reporter : Fitriani Utami Dewi
Redaktur : Isthiqonita
