SUAKAONLINE.COM- Sebagian besar masyarakat bersiap menyambut Natal dengan penuh khidmat, sementara masyarakat Papua terus bersuara atas pembantaian yang dilakukan kepada mereka buntut dari Operasi Trikora 63 tahun silam. Front Rakyat Indonesia for West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Ikatan Mahasiswa Se-Tanah Papua (IMASEPA-BJB) kembali melakukan aksi penolakan Operasi Trikora ke 63 di Polrestabes Kota Bandung, Kamis (19/12/2024).
Sudah 63 tahun aksi ini rutin dilakukan, namun sayangnya bukan nasib baik yang berpihak pada masyarakat Papua, melainkan semakin maraknya kerusakan dan penjajahan yang dilakukan pemerintah Indonesia. “kalau kemajuan tidak ada, justru kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu malah banyak terjadi, ” ujar salah satu peserta aksi, Maumana pada Kamis (19/12/2024).
Juru Bicara AMP, Roni menerangkan, bahwa dampak paling besar dari operasi Trikora adalah hilangnya kebudayaan dan sumber kehidupan masyarakat Papua. Hal itu diakibatkan oleh masifnya transmigrasi yang dilakukan pemerintah dengan dalih menjaga kestabilan negara.
“Menurut kami orang Papua sendiri, Transmigrasi ini salah satu kebijakan dari pemerintah untuk menghilangkan budaya-budaya Papua, terus menghilangkan orang Papua itu sendiri. Kalau banyak yang dikirim ke Papua ini nanti semakin lama kami masyarakat Papua akan kehilangan lahan untuk berkebun dan lainnya. Apalagi karena Transmigrasi ini terutama Polisi dan Tentara yang dikirim terus menerus nanti lama-lama kami orang Papua ini akan habis begitu, “ katanya.
Roni melanjutkan, bahwa Transmigrasi juga berdampak pada mata pencaharian masyarakat Papua. Mereka mengaku kesulitan untuk bertani karena ladang tempat mereka menanam sudah dirubah menjadi pos-pos militer. Tak jarang juga masyarakat Papua yang bertani disana dianggap bagian dari OPM atau KKB yang berujung dibunuh oleh aparat.
“(dampak dari transmigrasi) Yang pertama pastinya lowongan untuk kerja bagi masyarakat Papua itu sedikit sekali, ladang untuk kami berkebun juga tidak bisa karena dilarang dan disangka KKB atau OPM dan berujung dibunuh, apalagi tentara banyak sekali yang membuat pos di area perkebunan, ” tukasnya.
Mengutip dari press release yang dikeluarkan oleh AMP, FRI-WP, dan IMASEPA-BJB. Dalam kurun waktu 2017-2021 terjadi pengungsian secara massal di beberapa wilayah diantaranya Nduga, Timika, Intan Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, Maybrat dan Yahukimo. Dewan Gereja dalam laporan terbaru melaporkan lebih dari 60.000 rakyat Papua mengungsi.
Sumber lain, Rapid independent Assessment menjelaskan lonjakan jumlah pengungsi yang tercatat Juli hingga Agustus sejumlah 70. kemudian ditambah lagi lima tahun ke belakang tercatat 45.000-100.000. Hingga pada 11 desember 2024 pengungsian terjadi di Oksop Pegunungan Bintang tercatat sebanyak 401 jiwa.
Selain itu, implementasi dari banyak PSN dan Mega proyek industri ekstraktif ini membawa dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan lingkungan hidup dan Masifnya perampasan tanah adat secara tersistematis. Alih fungsi jutaan hektar hutan adat sebagai basis kebudayaan dan juga sumber mata pencaharian masyarakat adat Papua menjadi senjata populasi Orang Asli Papua yang mayoritas masih memiliki corak produksi komunal.
Maumana menerangkan bahwa, hal ini jarang diketahui masyarakat luas karena minimnya pemberitaan dan terbatasnya jurnalis di Papua. Ia berharap, kedepannya pemerintah bisa membuka ruang seluas-luasnya untuk jurnalis di Papua. “buka ruang jurnalis seluas-luasnya di tanah Papua, stop seluruh pembungkaman dan pembatasan demokrasi di seluruh tanah Papua, dan semoga tuntutan-tuntutan yang dilayangkan bisa segera terealisasi, ” tutupnya.
Repoter: Rafi Taufiq/Suaka
Redaktur: Zidny Ilma/Suaka
