
SUAKAONLINE.COM– Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suaka menggelar dialog terbuka menghadirkan ketua umum Senat Mahasiswa (SEMA) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN SGD Bandung di Aula B, Gedung Student Center, Kampus I UIN SGD Bandung, Kota Bandung, Kamis (12/2/2026). Dialog bertujuan mempertanyakan kinerja SEMA-U dan DEMA-U selama satu periode dan persiapan Musti dan Musma 2026.
Presiden Mahasiswa (Presma) UIN SGD Bandung, Hamidudin Nasir mengungkapkan bahwa terdapat tiga capaian yang sekaligus sudah dijanjikan di awal periode. Adapun capaian tersebut meliputi UIN for Indonesia yang mengarah kepada pengabdian, Sekolah Sosial Demokrasi (Sosdem) guna memenuhi kebutuhan intelektual, dan DEMA FEST sebagai hiburan atau kreatifitas yang dapat dilakukan oleh mahasiswa UIN SGD Bandung itu sendiri.
“saya coba wujudkan dari tiga itu, dan juga saya gamblangkan terkait program kerja-program kerja yang memang sudah dilaksnakan, sebetulnya hal-hal yang lain yang belum bisa disebutkan karena memang ada beberapa program yang sudah dilakukan,” jelasnya saat menjawab pertanyaan di awal sesi dialog.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa setelah melakukan audiensi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) terjawab sudah janji yang ia berikan di awal. Janji untuk memberikan satu akses khusus bagi masyarakat sekitar. Adanya satu jatah khusus atau satu jalur khusus yang sudah disediakan oleh kampus melalui lembaga pemberdayaan masyarakat di desa maupun kelurahan sekitar.
Selain itu, Presma juga mengungkapkan bahwa Sosdem yang diselenggarakan di Balai Diklat Keagamaan Bandung menjadi puncak dari diskusi yang sebelumnya diadakan oleh DEMA-U. “ cuma sayangnya lagi-lagi berbicara partisipasi publik, mengingat DEMA-U itu tidak memiliki massa basis yang baku atau massa basis yang memang secara langsung begitu,” pungkasnya.
Lain dengan Presma, Ketua Umum SEMA-U, Rival Zidni Ariziq menjelaskan bahwa selama menahkodai SEMA-U membawa visi “membangkitkan pemerintahan mahasiswa”. Visi ini muncul ketika ia menemukan banyaknya kasus bahwa intra di organisasi mahasiswa UIN SGD Bandung tidak memiliki aturan main yang padu. Ia menginginkan penataan ulang kembali soal nomor hukum yang nantinya akan dipakai dan diberlakukan di seluruh tatanan intra organisasi mahasiswa UIN SGD Bandung.
“Maka raise of student government (Kebangkitan pemerintahan mahasiswa) ini bicara soal penataan ulang kembali soal nomor hukum yang kemudian akan dipakai dan diberlakukan di seluruh tatanan ormawa intra,” terangnya.
Dalam menjalankan fungsi controling, Rival mengakui bahwa SEMA-U telah melakukan pengawasan terhadap DEMA-U. “Kawan-kawan DEMA-U dan kita tentu undang seluruh kementerian untuk hadir.Kemudian,saling meng-cross check bagaimana program kerja yang dilakukan,” tambahnya.
Selain itu, ia ingin kerja-kerja legislatif tidak hanya hadir di UIN SGD Bandung, tetapi juga ruang lingkup yang lebih besar. Hal tersebut ia wujudkan melalui agenda silaturahmi nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nasional (PTKIN) se-Indonesia. “Bahwa kita kemarin menjadi tuan rumah daripada agenda silaturahmi nasional PTKIN se-Indonesia,” lanjutnya.
Dalam menjalankan fungsi legislasinya, Rival menyoroti produk hukum hasil kerja pihaknya yang mendapat kritik. Produk hukum tersebut berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa yang dinilai minim partisipasi publik. Akan tetapi, ia membantah bahwa pihaknya telah menghadirkan seluruh delegasi setiap fakultas saat proses penyusunanya.
“Di pelembagaan senat itu hadir delegasi. Hadir setiap orang yang kemudian didelegasikan oleh dapilnya masing-masing. Dapil Syariah, Dapil FISIP, Dapi FEBI, dan seterusnya. Sehingga, apa-apa yang memang menjadi aspirasi dari tiap fakultas seharusnya dicatat dan disampaikan kepada setiap orang yang menjadi delegasi dari setiap dapilnya,” tegasnya.
Jawaban tersebut menuai tanggapan dari Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK), Rafa, merasa bahwasannya ia tidak puas akan jawaban yang diberikan oleh kedua narasumber. Dirinya berpendapat bahwa jawaban yang diberikan terkesan berbelit-belit. Ia juga menilai periode ini kurang sempurna. “Ya, mungkin saya hanya bisa menilai kurang sempurna lah,” ungkap Rafa dalam forum dialog terbuka dengan rasa kecewa terhadap kepemimpinan SEMA-U dan DEMA-U.
Turut hadir Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Aldi Arizatul Zaki berpendapat bahwa masih banyak jawaban yang belum konkret. Ia menilai program kerja dari DEMA-U kurang terasa. “Adapun tadi penjelasan Pres Hamid yang terkait asas koordinasi itu kan disebutkan bahwa memang tidak ada intensitas koordinasi yang demikian. Padahal kepada DEMA FDK, DEMA FEBI, DEMA F tersendiri itu yang seharusnya memang ada jalur koordinasi dan dikatakan memang tidak ada, kata Pres. Hamid tersendiri, apalagi dari HMJ,” ujar Aldi.
Aldi berharap bahwasannya untuk kepemimpinan selanjutnya dapat lebih inklusif, intensif, serta merangkul keseluruhan mahasiswa. “Harapannya di DEMA-U sendiri gitu ya, nggak boleh ada persepsi bahwa DEMA-U hanya untuk kelompok-kelompok tertentu aja, entah itu dari ormawa intra maupun ormawa ekstra. Harapannya lebih inklusif, lebih bersama, merangkul lagi secara keseluruhan seluruh mahasiswa UIN, tidak hanya untuk kepentingan kelompok tertentu aja,” tutupnya di akhir sesi dialog terbuka.
Reporter: Rengganis Elung Naafi Astuti/Suaka
Redaktur : Muhamad Seha/Suaka

