" > 2 mnt membaca"> 30 Agustus, Hari Anti Penghilangan Paksa - Suaka Online
Infografis

30 Agustus, Hari Anti Penghilangan Paksa2 mnt membaca

SUAKA.ONLINE.COM, Infografis – Sejak 2011, 30 Agustus ditetapkan sebagai Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peringatan ini diciptakan sebagai pengingat masyarakat dunia bahwa pernah terjadi kejahatan penghilangan orang secara paksa di berbagai negara. Selain itu, peringatan ini bertujuan menarik perhatian masyarakat dunia untuk terus mempertanyakan nasib orang-orang yang dihilangkan secara paksa.

.Di Indonesia sendiri, kasus penghilangan orang secara paksa terjadi di beberapa daerah selama kurun waktu pemerintahan militeristik Orde Baru dan bahkan terjadi ketika masa reformasi. Dilansir dari laman resmi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), tercatat pada peristiwa pembantaian 1965/1966 atau peristiwa PKI terdapat puluhan ribu orang yang menjadi korban penghilangan paksa.

 Di Aceh, pada periode Daerah Operasi Militer (DOM), Pasca DOM dan juga Darurat Militer terdapat ribuan orang menjadi korban penghilangan paksa. Bergeser ke Lampung, tahun 1989, peristiwa pelanggaran HAM berat Talangsari dicatat oleh Komnas HAM juga terdapat tindakan penghilangan orang secara paksa.

Pada tahun 1982-1985, praktik penumpasan bromocorah dan gali di luar prosedur hukum disebutkan Komnas HAM terdapat 23 orang hilang dan tidak ditemukan keberadaannya. Tahun 1984, ketika pecah peristiwa Tanjung Priok, Komnas HAM juga mencatat 23 orang menjadi korban penghilangan secara paksa. Pada puncak demonstrasi pro demokrasi tahun 1998, tercatat 23 orang menjadi korban penghilangan paksa, yang 13 orang lainnya masih hilang hingga kini.

Tidak berhenti pada zaman orde baru, pada era reformasi pun kasus penghilangan secara paksa masih terjadi.  Seperti saat Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh 2003-2004 dan Daerah Operasi Militer (DOM) Papua 2001-2004 yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Baca juga:  UIN Bandung Lantik 8.015 Mahasiswa Melalui PBAK Daring

Sangat disayangkan, semua peristiwa tersebut tidak ada penyelesaian yang adil hingga detik ini. Para korban yang dihilangkan tidak dikembalikan, kebenaran tidak diungkap, dan akuntabilitas keadilan masih terus diingkari negara. Jusru imunitas semakin akut di negara ini, sehingga tidak aneh para terduga pelaku diberikan ruang dalam lingkar pemerintahan.

Peneliti :  Raisa Shahifatillah/Suaka

Sumber : Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan ( KONTRAS)

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas