Peserta aksi melakukan orasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (17/2/2025). (Foto: Adhim Hafidh/Suaka)
SUAKAONLINE.COM – Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Bandung menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (17/02/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan yang dibentuk dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang khususnya berdampak pada sektor pendidikan.
Salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Ainul Mardiyah dalam orasinya menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berpihak dan membebani masyarakat. Ia menganggap efisiensi tersebut sebagai pemangkasan anggaran yang berpotensi memicu lonjakan biaya pendidikan, pengurangan beasiswa, hingga penurunan kualitas fasilitas belajar. “UKT kita akan melonjak, mereka (pemerintah -red) memotong anggaran pendidikan kita, termasuk gaji dosen dan guru kita, karena keserakahan mereka,” ujarnya saat berorasi, Senin (17/2/2025)
Ia berharap pemerintah membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan mengubah sistem pendidikan menjadi lebih ilmiah, demokratis, pro-rakyat, serta mandiri dari campur tangan asing. “Saya juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan secara efektif dan efisien agar seluruh masyarakat, terutama mahasiswa kurang mampu, mendapatkan akses pendidikan yang adil dan setara,” tambahnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu mahasiswa Universitas Sangga Buana, Hergia Putra Persada, yang menyoroti dampak nyata dari kebijakan tersebut terhadap mahasiswa. “Jika anggaran pendidikan dipangkas, UKT akan melonjak, dan beasiswa seperti KIP-K terancam dicabut, membuat sekitar 600 ribu mahasiswa kehilangan akses pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan penolakannya atas pemangkasan anggaran dalam sektor pendidikan, menurutnya pendidikan merupakan kebutuhan yang pantang dikorbankan. “Jika pemerintah ingin melakukan efisiensi, sebaiknya yang dipangkas adalah anggaran yang tidak produktif, seperti tunjangan pejabat, bukan hak pendidikan kami,” tambahnya.
Pemangkasan anggaran pendidikan menimbulkan kekhawatiran salah satu Mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas), Amirul Al-Islami. Ia menyoroti janji pemerintah yang menyatakan bahwa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak akan dipotong. Namun, menurutnya, janji tersebut hanyalah bualan semata. “Memang tahun ini tidak dipotong, tapi tahun depan anggaran KIP dan PIP akan dipangkas. Artinya, saya dan teman-teman sesama penerima KIP maupun PIP akan kehilangan haknya tahun depan,” ungkapnya.
Amirul menegaskan bahwa pemotongan anggaran dalam sektor pendidikan harus segera dibatalkan karena tindakan ini berpotensi menghambat akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu dan dapat berdampak negatif pada kemajuan bangsa secara menyeluruh. “Pendidikan tanpa dipotong anggaran saja sudah tidak efektif, apalagi kalau dipotong. Maka, pola yang diberikan pemerintahan pada sektor pendidikan harus diefektifkan dan diefisienkan,” ucap Amirul pada Suaka.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa aksi ini akan berlanjut jika aspirasi mereka diabaikan. “Kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar, dua hingga tiga kali lipat dari aksi hari ini. Konsolidasi lanjutan dengan berbagai kampus sudah kami rencanakan. Kami akan terus menggalang solidaritas dan memperkuat gerakan, baik di Bandung maupun secara nasional, hingga suara kami benar-benar didengar,” tutupnya.
Reporter: Farhah Sonia Qudsi/Magang dan Muhammad Bintang Ramadhan/Magang
Redaktur: Mujahidah Aqilah/Suaka
