Aliansi Simpul Puan menggelar konferensi pers untuk menyambut Internasional Women’s Day di Bale RW 2, Dago Elos I, Kota Bandung, Sabtu (4/3/2023). Foto: Muhammad Fajar Nurohman/Suaka.
SUAKAONLINE.COM – Aliansi Simpul Puan mengelar konferensi pers untuk menyambut hari besar International Women’s Day (IWD) di Balai RW 2, Dago Elos I, Kota Bandung, Sabtu (4/3/2023). Mengingat kondisi saat ini keberadaan para perempuan masih mendapatkan penindasan, baik itu kelas pekerja, ibu rumah tangga, mahasiswi, dan transpuan.
Beberapa aspirasi turut dikemukakan oleh beberapa aliansi yang tergabung dalam Simpul Puan diantaranya; Perwakilan Perempuan Kampung Kota, Federasi Sebumi, Srikandi Pasundan, dan Gender Research Student Center (GREAT) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Rata-rata bentuk penindasan yang terjadi pada perempuan adalah kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual.
Dalam konferensinya, mencatat laporan dari Komnas Perempuan terkait kekerasan yang terhitung sebanyak 49.762 laporan selama kurun waktu sepuluh tahun, dan rentang kurang dari satu tahun ini ada 3.014 kasus kekerasan berbasis gender, terhitung dari bulan Januari sampai November 2022.
Perwakilan Perempuan Kampung Kota, Ristia Gustania Kusnadi yang menjadi penggerak ibu-ibu turut mengedukasi persoalan peristiwa sengketa tanah dan penggusuran deret rumah di Dago Elos. “Nah dari sisi hukum mereka kan tidak tahu, makannya kita ada komitmen untuk mengedukasi mereka agar paham, setidaknya mereka tahu posisinya ini seperti apa. Kalau misalnya ada yang bertanya, ini kenapa Dago digusur? Setidaknya mereka bisa menyampaikan secara bahasa hukum kepada orang luar,” ungkapnya.
Ristia yang acapkali disapa Teh Ayang memaparkan bahwa dampak yang terjadi pasca penggusuran sangat terasa, terutama pada kalangan ibu-ibu. Pada aspek ekonomi, sebanyak 90 persen warga terancam kesulitan dalam mencari nafkah. Dan adanya penggusuran tersebut tidak hanya kehidupan sehari-hari yang terancam, tetapi penghidupan pun terganggu.
Teh Ayang pun mengungkapkan bahwa dalam penggusuran tersebut berdampak pada aspek sosial. “Kalau dari sisi sosial yang kita tahu adanya penggeseran antar warga, antar keluarga, antar teman, dan tetangga itu kental sekali semenjak adanya kasus penggusuran ini, dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih berusaha untuk meminimalisir gap juga pergesekan di antara warga,” ujarnya.
Dalam wawancara lanjutan, Ketua Federasi Sebumi, Aminah menyampaikan hak dan tantangan perempuan kelas buruh. Ia mengungkapkan tekanan yang terdampak tidak serta-merta didengar oleh intansi pemerintahan.
“Bukan hanya hak buruh yang tidak didapatkan, tetapi dari hak yang harusnya berjalan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kita sudah mengadu kepada dinas terkait salah satunya Dinas Tenaga Kerja namun tidak ada tindakan dari mereka. Makannya bagaimana kita melakukan perlawanan dengan cara kita sendiri,” ungkapnya.
Aminah mengatakan bahwa ke depannya ia akan terus mengorganisir buruh agar paham bahwa bersatunya para buruh adalah sebuah kunci keberhasilan untuk mendapatkan hak-hak nya. “Mereka (buruh -red) harus paham, bahwa kita harus bersatu, jangan pernah takut bahwa mereka tidak mendapatkan pekerjaan, jangan pernah mereka takut tidak makan, mereka harus bersatu untuk kita merebut hak-hak kita,” lanjutnya.
Harapan besar dari Aminah adanya perhatian dari pemerintah kepada kelas buruh, utamanya perempuan. Ia pun meminta agar pemerintah membenahi kinerja untuk terus menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar hak-hak buruh.
“Dari pemerintah itu sendiri adanya perhatian terhadap buruh, juga kinerja-kinerja dari pemerintah dalam instansi terkait mereka juga bisa merubah. Dalam artian, mereka bisa memberikan perhatian terhadap buruh. Karena faktanya, hari ini tidak ada tindakan dari pengawas yang notabene nya mereka dibayar rakyat, tetapi tidak ada penyelesaian di pabrik-pabrik itu dengan alasan tenaga kerjanya sedikit sekali,” tutupnya.
Reporter: Hizqil Fadl Rohman/Suaka
Redaktur: Muhammad Fajar Nurohman/Suaka
