SUAKAONLINE.COM – Geothermal (energi panas bumi) merupakan energi yang memanfaatkan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan energi listrik, sebagai alternatif transisi energi terhadap fosil. Namun nyatanya, terdapat banyak persoalan dari proses perencanaan Geothermal. Hal ini dijelaskan oleh salah satu perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Dalwa, dalam diskusi bertajuk “Transisi Energi, Ruang Hidup dan Energi Berkeadilan” yang diselenggarakan di parkiran Gedung Abdjan Soelaiman, Kampus 1 UIN SGD Bandung, Senin (21/9/26).
Diskusi tersebut mengantarkan pada pembahasan mengenai perencanaan geothermal di Gunung Tampomas, Sumedang, serta kekhawatiran masyarakat terhadap ruang hidup dan sumber penghidupan di kawasannya. “Melihat persoalan geothermal ini, sebenarnya kaitannya dengan transisi energi dan juga hak masyarakat. Jadi, dorongan transisi energi itu muncul karena penggunaan fosil dan persoalan emisi. Nah, geothermal kemudian digadang-gadang pemerintah sebagai salah satu bentuk energi baru terbarukan,” jelas Dalwa, Senin (21/9/26).
Menyoroti kekhawatiran di kawasan tersebut, perwakilan warga Sumedang, Emi turut hadir dan menjelaskan bahwa mata air dari Gunung Tampomas mengairi sejumlah wilayah di Sumedang, Indramayu, Subang, dan Majalengka. Ia juga menjelaskan bahwa kawasan tersebut berkaitan dengan aktivitas pertanian masyarakat.
Kekhawatiran warga, menurut Emi, tidak hanya muncul dari rencana geothermal, tetapi juga dari pengalaman pembangunan sebelumnya yang dinilai telah mengurangi lahan pertanian dan mengurangi nilai ekonomi masyarakat. Ia menyebut pembangunan bendungan dan jalan tol sebagai bagian contoh dari pengalaman tersebut.
Emi mengatakan penolakan terhadap rencana geothermal di Tampomas telah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya. Ia menyebut sejumlah aksi telah dilakukan sebagai bentuk penolakan, yang didasari oleh kekhawatiran warga. “Kekhawatiran warga ini didasarkan pada data empiris, hasil penelitian, serta informasi dari masyarakat lain,” ujarnya.
Senada dengannya, Dalwa mengatakan bahwa transisi energi yang diharapkan masyarakat terdampak tidak selalu sama dengan model yang ditawarkan pemerintah. Menurutnya, terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan, yakni rekognitif (pengakuan hak masyarakat), restoratif (pemulihan dampak), distributif (pembagian manfaat dan risiko secara adil), dan keadilan. Ia menilai aspek-aspek tersebut belum terpenuhi dalam rencana geothermal yang dibahas dalam forum.
Lebih lanjut, Dalwa juga menyebut adanya potensi persoalan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup. Seperti adanya ketimpangan dan ketidakadilan dimana hak atas lingkungan hidup warga yang berpotensi terlanggar. “Ini bisa berdampak pada lingkungan, seperti krisis air dan potensi gempa,” tambahnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk mendengarkan keresahan masyarakat, terutama warga lokal yang telah lama hidup berdampingan dengan kawasan Gunung Tampomas, serta melibatkan mereka dalam proses perencanaan. “Kalau warga menolak ya berarti proyeknya jangan dijalankan,” tutup Dalwa.
Reporter: Aulia Keisya Febrianti/Suaka
Redaktur: Zahra Zakkiyah/Suaka
 merupakan energi yang memanfaatkan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan energi listrik, sebagai alternatif transisi energi terhadap fosil. Namun nyatanya, terdapat banyak persoalan dari proses perencanaan Geothermal. Hal ini dijelaskan oleh salah satu perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Dalwa, dalam diskusi bertajuk “Transisi Energi, Ruang Hidup dan Energi Berkeadilan” yang diselenggarakan di parkiran Gedung Abdjan Soelaiman, Kampus 1 UIN SGD Bandung, Senin (21/9/26).){kind=link}