
Ilustrasi (Lia Kamilah/ Magang)
SUAKAONLINE.COM – UIN SGD Bandung mempunyai rencana membangun Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI). Target yang dicanangkan rampung pada tahun 2018 ini pun disebut sebut hanya sebuah wacana saja karena sampai sekarang, FEBI yang rencananya dibangun di kampus 2 tersebut masih belum jelas.
Disinggung mengenai rencana pembangunan FEBI yang sekedar wacana, Staff Humas UIN SGD Bandung, Rohman membantah pembangunan FEBI hanya sebuah wacana, menurutnya terhambatnya pembangunan FEBI adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pun pihaknya kini tengah mengajukan proposal pembangunan dan berharap segara dicairkan.
“Kita kan dibiayainya oleh APBN, kan kalo APBN kita tergantung kebutuhan. Kita juga ini sedang mengajukan proposal, malahan pak Rektor ingin sekaligus membangun Fakultas Kedokteran. Selain dari APBN, pendanaannya ada dari uang pinjaman luar negeri.” ujarnya.
Seraya mengamini perkataan Rohman, Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum, Dudang Gojali menyatakan bahwa pembangunan FEBI bukan wacana tapi program, menurutnya perihal pembangunan FEBI yang molor dikarenakan terjadi permasalahan politik dan tersendat di Organisasi Tata Kerja (OTAKER) yang berkaitan dengan Kementrian Agama (Kemenag) padahal ia meyakini bahwa program pendirian FEBI sudah di rapat senatkan bahkan telah dibentuk panitia khusus untuk pelaksanaan proses tahapannya.
“Terjadi permasalahan politik. Setau saya program seperti ini pasti sudah di rapat senatkan bahwa ini adalah rencana strategis UIN SGD Bandung yang harus dilaksanakan secepatnya. Di Kemenag itu ada bagian OTAKER untuk penyelarasan dengan anggaran atau APBN. Setau saya UIN SGD Bandung sedang berupaya menyelaraskan hal tersebut,” tegasnya.
Tetapi Wakil Rektor IV bagian kelembagaan, Ali Ramdani menampiknya. Ia menegaskan bahwa belum terjadi rapat senat dan pembentukan panitia khusus. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian FEBI itu harus atas seizinnya. Jika ada pembentukan panitia khusus pun, harus dibentuk olehnya. Ali juga mengatakan bahwa belum ada masalah di pendanaan karena belum ada pula surat yang menembus kebagian OTAKER Kemenag.
“Kita juga sudah menyerahkan ke pihak induk fakultas untuk merancang segala sesuatunya. Rancangannya ini nanti diserahkan kepada pihak universitas, kemudian karena ini bersifat akademik maka mungkin akan di rapat senatkan terlebih dahulu. Setelah segala sesuatunya fix, kita akan bawa ke Kemenag bagian pendidikan juga ke Organisasi Tata Laksana (ORTALA)” jelasnya, Senin (5/3/2018).
Ali juga menambahkan bahwa proses yang ditempuh masih panjang sebelum keluar OTAKER. Dibagian ORTALA diadakan pengujian yang bertempat di Jakarta, lalu masuk ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara untuk dilakukan penyesuaian antara pendanaan dan kemungkinan terbentuknya lembaga baru, setelah itu koordinasi dengan Kementrian Keuangan, lalu masuk ke Kemenag dan keluarlah OTAKER.
Syarat-syarat normatif dibentuknya fakultas baru di UIN SGD Bandung sedikit demi sedikit telah dipenuhi Fakultas Syariah dan Hukum untuk mendukung pendirian FEBI. Saat ini, jumlah embrio jurusan beserta mahasiswa dinilai sudah memenuhi syarat. Juga telah tersedianya lahan untuk pendirian bangunan FEBI nantinya, yang bertempat di kampus 2 UIN SGD Bandung.
Disinggung tentang target pembangunan FEBI yang terancam molor , Ali mengatakan bahwa universitas tidak ingin dibebani target lagi. Kali ini tidak ada penargetan tahun khusus untuk pendirian FEBI. Jika segala sesuatu telah matang, eksekusi pun akan terjadi. Scheduling baru akan dibuat agar segala proses tahapan dapat dijalani secara apik dan terstruktur.
“Program ini sedang kami kaji secara komprehensif ya, kalo ini sudah disetujui pihak Kementerian, selaku bagian civitas akademika saya akan menjalankan tugas saya. Persoalan berikutnya adalah penataan managerial. Dan saya kira tidak ada pro dan kontra ko, semua pasti mau FEBI. Bukan sekedar pengen atau tidak pengen tapi kan banyak effort yang harus kita lakukan. Ya doain ajalah, civitas akademika sedang berusaha mewujudkan pendirian FEBI sebagai salah satu fakultas di UIN SGD Bandung,” pungkasnya.
Beragam mahasiwa memberi tanggapan tentang FEBI salah satunya Najib. Mahasiswa semester enam Hukum Tata Negara itu pun mengatakan kurang setuju dengan adanya FEBI, ia pun kurang tahu menahu tentang adanya fakultas baru tersebut.
“Saya gatau soal kapan terbentuknya, tapi pernah denger sih emang bakalan dibentuk FEBI, mungkin masih ada masalah yang kurang mendukung jadi sedikit lambat terealisasikannya. Tapi menurut saya mending jangan dipisah lah, udah aja satuin sama Syarkum soalnya jurusannya juga sama ko masih ada syariah-syariahnya,” ujarnya saat ditemui suaka, Rabu, (14/2/2018)
Reporter : Lia Kamlilah/ Magang
Redaktur : Muhamad Emiriza