" > 3 mnt membaca"> Milad ke-34, LPM Suaka Gelar Webinar Pembungkaman Pers - Suaka Online
Kampusiana

Milad ke-34, LPM Suaka Gelar Webinar Pembungkaman Pers3 mnt membaca

SUAKAONLINE.COM – Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suaka mengadakan Webinar Kemediaan dalam rangka memperingati Milad Suaka Ke-34 via Zoom Meeting, Rabu (28/10/2020). Bertajuk “Model Baru Pembungkaman Pers, Tantangan dan Solusi”, webinar ini menghadirkan tiga narasumber, diantaranya; Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Reza Rumakat, Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim, dan Dosen Komunikasi Universitas Gajah Mada, Wisnu Prasetya Utomo.

Dengan mengangkat tema “Reformasi Dikorupsi, Aspirasi Direpresi”, Ketua Pelaksana Milad Suaka, Maulana Althaf Husein menjelaskan webinar ini bertujuan untuk mengetahui model pembungkaman pers yang sering terjadi saat ini dan mengetahui kiat – kiat liputan yang baik serta aman untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kemudian pembungkaman pers ini terjadi karena dipicu banyaknya kebijakan pemerintah yang menuai kontroversi hingga masyarakat protes di seluruh penjuru negeri.

Perwakilan LBH Bandung, Reza Rumakat menyampaikan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi, baik itu jurnalis maupun sipil, dan sudah diatur dalam Undang – undang Dasar 1945. Tetapi melihat UU Pers, Reza menyayangkan ancaman pidana terhadap penyensoran dan pemberedelan hanya berlaku kepada jurnalis di perusahaan pers saja. Sedangkan orang – orang yang juga melakukan kegiatan jurnalis namun tidak tergabung dalam perusahaan pers tidak terperhatikan.

“Bagaimana kawan – kawan dan teman – teman di luar itu yang memang tidak tergabung dalam perusahaan pers, padahal mereka punya hak yang sama. Sedangkan kalau kita tahu memang hak atas informasi itu untuk keseluruhan warga negara. Kita masih bolong terkait perlindungan terhadap komunitas – komunitas yang melakukan kegiatan jurnalistik ataupun melakukan hak atas informasinya,” ujar Reza, Rabu (28/10/2020).

Begitupun dengan peraturan di kalangan aparat yang belum secara penuh melindungi orang – orang yang melakukan kegiatan jurnalistik. Reza menjelaskan mekanisme perlindungan terhadap pers belum ada secara mendetail, padahal hal itu paling dibutuhkan di kondisi lapangan saat ini.

Baca juga:  UIN Bandung Resmikan Gedung Unit Layanan Psikologi

“Mekanisme perlindungan yang paling dibutuhkan di kondisi lapangan saat ini. Walaupun telah dilakukan MoU, namun hingga sekarang tidak ada follow up pembentukan peraturan internal di aparat. Tetapi melihat kasus kekerasan terhadap jurnalis mayoritas aktor dan pelakunya berasal dari oknum aparat sendiri,” lanjut Reza.

Melihat banyaknya kekerasan terhadap jurnalis, Advokasi AJI, Sasmito Madrim mengingatkan perlunya perencanaan yang matang sebelum melakukan liputan, menghindari situasi yang berbahaya, dan menjaga keselamatan saat melakukan kerja – kerja jurnalistik adalah hal yang utama. Karena ketika keselamatan itu terancam, kegiatan peliputan dapat dipertimbangkan dan pemberitaan tidak diteruskan.

Lebih lanjut, Sasmito menyampaikan perlunya riset lapangan yang baik dan mencari informasi tempat kita melakukan liputan, dan bila memungkinkan sebaiknya ditemani pendamping untuk tempat-tempat yang sebelumnya belum pernah dikunjungi. Kemudian diskusi dengan redaksi pun diperlukan untuk meminimalisir terkait risiko yang akan terjadi pada proses peliputan.

Nah yang harus kita lakukan sebelum turun ke lapangan adalah perencanaan, dibuat plan a, plan b nya, dalam keadaan agak berbahaya, berbahaya dan sangat berbahaya ada rencana – rencana yang telah kita susun. Jadi ketika di lapangan menghadapi situasi berbahaya kita sudah punya rencananya,” ujar Sasmito.

Dosen Komunikasi UGM, Wisnu Prasetya Utomo mengatakan tren kekerasan jurnalis sebagai ancaman terhadap ekosistem media saat ini, dan ia melihat hal itu belum akan surut dalam waktu dekat. “Data yang dihimpun dari AJI menunjukan dari tahun 2006 sampai sekarang itu ada 763 kasus kekerasan terhadap jurnalis berupa penghalang – halangan untuk meliput di lapangan, kekerasan fisik, intimidasi hingga kriminalisasi,” ungkap Wisnu.

Melihat tren tersebut, Wisnu menyikapi bahwa kebebasan pers di Indonesia sedang tidak baik – baik saja. Kemudian mengenai demokrasi, walaupun terlihat rumit dengan perbedaan pendapat yang ada, tetapi menurut Wisnu kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan. “Otoritas harus bisa memastikan pelaku kekerasan mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun sampai sekarang kita melihat ada ratusan kekerasan terhadap jurnalis dan berapa yang sampai vonis, padahal efeknya luar biasa. Sekecil apapun jurnalis mengalami kekerasan, pasti mengalami trauma. ” Tutupnya.

Baca juga:  Hari Menanam Pohon Indonesia: Pohon dan Kita

Reporter: Refkyan Mauldan
Redaktur: Hasna Fajriah

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas