" > 6 mnt membaca"> Retorika Pejabat yang Bias Kelas - Suaka Online
Kolom

Retorika Pejabat yang Bias Kelas6 mnt membaca

Ilustrasi : Rini Zulianti/Suaka

Oleh: Siti Hannah Alaydrus*

“Yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya,” ujar Juru Bicara Pemerintah penanganan virus corona, Achmad Yurianto dalam Breaking News Kompas TV, Jum’at (27/3/2020).

Pidato dengan imbauan solidaritas dan tolong menolong yang disiarkan langsung tersebut menuai kontroversi karena pernyataan diujung pemaparan yang menyinggung soal si kaya dan si miskin. Potongan video dengan narasi diatas cukup viral dan mendapat kritikan pedas dari berbagai kalangan, salah satunya oleh warganet di media sosial Twitter.

Salah satu cuitan dari akun @borderrakyat mengatakan,“Sudah ditelantarkan oleh negara, orang miskin juga dituduh sebagai pembawa penyakit.” Tak hanya itu, komentar-komentar serupa yang tak kalah menunjukkan kemarahan, sarkasme dan satire. Jika ditanggapi dengan objektif, haruskah ajakan untuk saling tolong menolong dan menularkan penyakit dikaitkan dengan status sosial ekonomi seseorang?

Seiring dengan semakin mengkhawatirkannya situasi yang dihadapi saat ini, menurut penulis sendiri, imbauan yang katanya atas dasar tolong menolong dalam menghadapi pandemi di Indonesia ini tidak pada tempatnya dan terlalu tendensius. Membedakan masyarakat antara miskin dan kaya seakan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai juru bicara  yang seharusnya menyampaikan informasi yang jelas, lugas dan sesuai porsi kebutuhan.

Bagaimana tidak, seharusnya dalam situasi darurat ini masyarakat harus lebih didorong untuk bersatu, tetap tenang dan meniadakan perkataan si kaya maupun si miskin dalam pikiran semua pejabat yang berperan di depan masyarakat. Sebagai juru bicara, harusnya mampu memilih dan memilah kata yang pantas diucapkan bukan malah membuat kondisi semakin keruh dan panas.

Cerminan Buruknya Penanganan Pandemi

Baca juga:  Inkonsistensi Kemenag dan Kampus: Tuntutan Keras Dibalas Harapan Palsu

Dikutip dari Detik.com, Achmad Yurianto memberikan sejumlah klarifikasi atas apa yang telah diutarakan kepada media. Menurutnya, pernyataan sebelumnya bukan dalam rangka menghina dan menyinggung yang miskin, melainkan itu dikatakan untuk menekan yang kaya agar dapat membantu yang miskin dalam kebutuhan sembako dan agar tak perlu berkerja di tengah wabah Covid-19 sehingga dapat mengurangi risiko penularan penyakit.

Alih-alih membawa unsur persatuan dalam atasi pandemi, tidak etis rasanya dalam situasi krisis kesehatan sekelas pejabat publik mempertentangkan antara kelas kaya dan kelas miskin. Selain memperburuk situasi, itu cenderung mencerminkan cara penyelenggara negara menangani pandemi dengan mempertontonkan diskriminasi dalam penanganan kesehatan. Seperti dilansir dari bbc.com, perlakuan berbeda sempat dialami puluhan jurnalis dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju ketika menjalani test Covid-19 di Jakarta.

Kemudian, kasus meninggalnya mantan Pimpinan Redaksi Motor Plus, Willy Dreeskandar, yang diduga mendapat penanganan kurang baik saat menjalani perawatan. Hingga sempat ada wacana rapid test yang diperuntukkan pada Dewan Perwakilan Rakyat dan keluarganya. Rencana yang ditentang sebagian masyarakat ini membuat Presiden Jokowi menyatakan tes masal diprioritaskan untuk tenaga medis.

Beberapa kejadian tersebut seolah mencerminkan status sosial seseorang yang akan duluan “sembuh” dan “terhindar” dari wabah ini, meskipun sebenarnya wabah penyakit ini tidak pandang bulu tua atau muda, kaya ataupun miskin dalam menjangkit manusia. Sebuah ironi yang menyedihkan.

Pernyataan yang Bias Kelas dan Tak Sesuai Logika

Sebagaimana telah diketahui, penyebaran virus ini dapat terjadi akibat kontak antara manusia. Secara logika sederhana kontak dapat terjadi jika didorong oleh interaksi manusia, salah satunya akibat aktivitas perjalanan lintas negara. Jika kita kembalikan sebagaimana narasi juru bicara, apakah orang miskin mampu melakukan travelling lintas negara?

Baca juga:  72% Mahasiswa Tidak Tahu Ketua Sema-U

Dalam kategori miskin yang artinya pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau Rp 440 ribu per-kapita, ajaib jika orang miskin bisa berkelana ke China atau ke negara lain bahkan sebelum Covid-19 tersebar. Mungkin untuk kebutuhan makan saja sulit sampai menunggu bantuan pemerintah dan belas kasihan dari lembaga sosial, apalagi memesan tiket pesawat sekelas Garuda atau Air Asia takkan mungkin dilakukan.

Dilansir dari CNN Indonesia, untuk kasus nasional sendiri ditinjau dari populasi penduduk yang positif terkena Covid-19 sebanyak 57% atau 598 orang dari 1,046 kasus ada di DKI Jakarta (27/3/2020). Sedangkan angka kemiskinan di Jakarta hanya 3,42%. Jadi benarkah cara solidaritas dan sikap membantu dari orang miskin adalah dengan jangan menulari orang kaya? Bukankah sebaliknya? Orang kaya yang justru berdosa menyebarkan virus ke orang miskin lewat pelesiran ke luar negeri.

Belum Adanya Solidaritas dari Pejabat

Menyikapi penanganan wabah corona yang menjangkiti banyak negara di dunia, ada banyak negara yang sudah sibuk untuk melakukan terobosan dan solidaritas. Dimulai dari puncak pimpinan, seperti di Korea Selatan, Presiden Moon Jae-in dengan tegas memangkas 30% gajinya. Pemerintah Singapura memangkas gaji untuk diberikan pada petugas medis.

Menyusul baru-baru ini, pemerintah Malaysia mendonasikan dua bulan gajinya untuk pendanaan Covid-19 dan menggratiskan penggunaan internet sebagai bentuk kompensasi atas kebijakan lockdown.  Berkaca dan membalikkan keadaan dengan negara Indonesia, ternilai cukup aneh jika belum ada kesadaran dari pemerintah Indonesia untuk melakukan hal serupa.

Padahal jika hitung-hitungan kasar, berdasarkan data Aliansi Rakyat Bergerak, ada Rp 5,3 triliun uang yang terkumpul selama setahun dari gaji, tunjangan, dan tantiem para pejabat sekaligus pengurus BUMN. Jika 50% saja yang dipotong, maka negara mendapatkan kucuran dana Rp 2,65 triliun.

Baca juga:  Balada Samudra

Dana tersebut bisa disumbangkan untuk bagi-bagi sembako, bahu-membahu untuk mengurangi interaksi atau keramaian yang disebabkan oleh orang-orang yang menggantungkan hidupnya dengan mencari pundi-pundi rupiah di jalanan.  Karena bagi mereka yang kehidupannya di sokong oleh penghasilan ‘di jalan’ tentu perekonomian mereka lumpuh.

Jangankan untuk menyetok kebutuhan selama pembatasan sosial berlangsung, untuk makan sehari pun akan menjerit dan tercekik kesusahan. Berbeda halnya dengan yang berkecukupan, kebijakan pembatasan sosial tentunya mereka tidak akan terlalu menderita.

Kaya dan Miskin Bukan Tolak Ukur Solidaritas dan Kebaikan

Kelas pekerja yang sebelumnya sudah terpukul perlambatan ekonomi, merasa lebih terpukul lagi dengan adanya Covid-19. Tangisan driver ojol dan taksi di pinggiran kota, pedagang asongan di sepanjang jalanan, meneguhkan satu pesan bahwa solidaritas tidak datang dari orang kaya. Semakin hari, semakin banyak platform donasi dibuka, oleh orang-orang yang memiliki kepedulian nyata, tidak peduli dia kaya atau miskin.

Aliran dana untuk membantu menangani wabah ini, terkucur dan terkumpul dari rakyat dengan nalar kemanusiaan, bukan dari retorika pejabat kelas atas yang mempertentangkan kelas dan bukan juga dari kader partai yang bagi-bagi kaos gratis meski tak dibutuhkan, kemudian memilih diam ketika krisis kebutuhan terjadi.

Penulis menilai, pernyataan jubir ini hanya mencerminkan bentuk kebijakan yang masih berat sebelah,  membuka mata tentang kerak-kerak ketimpangan yang sebelumnya tersembunyi, tapi nyata adanya di negeri ini. Alangkah lebih bijaknya, jika beliau dalam kondisi ini dengan semangat solidaritas cukup menyampaikan “yang berkecukupan membantu yang kekurangan, semua bersinergi saling menolong” atau kalimat-kalimat lebih ramah dan tidak menimbulkan tendensius ditengah pandemi. 

Sebagaimana kata Owen Jones dalam artikel tajamnya berjudul “We’re about to learn a terrible lesson from coronavirus: inequality kills” di laman The Guardian, bahwa adanya Covid-19 hanya membuka tabir ketimpangan. Semakin kesini semakin disadari, meskipun virus ini tak kenal kelas, tapi dampak dan  stigmanya merugikan mereka yang ada dikelas terbawah.

*penulis merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester  empat dan Anggota Magang LPM Suaka 2020

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2016 Suaka Online │ LPM SUAKA UIN SGD Bandung

Ke Atas