SUAKAONLINE.COM – Toko Buku Pelagia menggelar diskusi bertajuk “Supremasi Teknologi Mempertahankan Kekuasaan Orde Baru” di Jl. Kebon Jati, Komp. Luxor Permai Kav. 12 A-B, Kota Bandung, pada Minggu (27/4/2025). Diskusi ini mengeksplorasi bagaimana rezim Orde Baru memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendukung pembangunan ekonomi sekaligus mempertahankan kekuasaan.
Associate Professor Sulfikar Amin selaku pemateri menegaskan bahwa kepemimpinan Orde Baru tidak bisa dipandang hanya dari sisi kekerasan politik semata. Di balik praktik otoritarianismenya, rezim ini berhasil mencatatkan kemajuan ekonomi dan teknologi yang signifikan. “Rezim Orde Baru itu memiliki banyak wajah. Ia berhasil secara ekonomi dan teknologi,” jelasnya pada Minggu (27/4/2025).
Salah satu proyek strategis Orde Baru adalah pengembangan teknologi penerbangan melalui pendirian Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Presiden Soeharto kala itu mengamanatkan B.J. Habibie untuk memimpin pengembangan pesawat sebagai simbol kemajuan nasional. Namun, menurut Sulfikar, pembangunan teknologi tersebut tidak semata-mata demi prestise, melainkan juga bertujuan menggerakkan roda ekonomi nasional.
“Di IPTN, ada 1.500 pekerja, 500 di antaranya engineer. Sebenarnya cukup dikerjakan 3.000 orang, tetapi ditambah demi misi ekonomi menciptakan lapangan kerja,” sambung Sulfikar. Strategi ini menunjukkan bagaimana teknologi dijadikan alat untuk memenuhi tujuan ekonomi sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan Orde Baru.
Meski demikian, Sulfikar mengingatkan bahwa supremasi teknologi pada era itu juga sarat dengan konsekuensi politik. Teknologi dijadikan instrumen untuk membungkam kritik dan menutupi kekerasan struktural rezim. “Teknologi era Orde Baru adalah instrumen politik untuk menutup watak kekerasan dari rezim itu sendiri,” tegasnya.
Diskusi turut diwarnai pertanyaan kritis dari peserta. Sylvie mempertanyakan sinkronisasi kebijakan transfer teknologi yang dinilai tidak berjalan optimal sejak masa lalu hingga kini. Ia menyoroti bahwa kegagalan membangun keterhubungan antara teknologi dan kebutuhan publik menjadi masalah berkelanjutan.
Merespon pertanyaan tersebut, Sulfikar menegaskan bahwa sejak masa Orde Lama, ide pembangunan teknologi sudah berkembang. Namun, di bawah Orde Baru, pendekatannya berubah menjadi lebih terpusat dan dikendalikan oleh negara demi tujuan politik dan ekonomi.
Isu biaya kemanusiaan akibat pembangunan teknologi juga mencuat. Peserta lainnya, Ressy Rizki Utari mempertanyakan sejauh mana pembangunan teknologi menghitung kerugian sosial, seperti hak atas lingkungan hidup yang bersih. Sulfikar mengakui bahwa pembangunan teknologi kerap membawa dampak negatif, termasuk kerusakan lingkungan, yang sering kali diabaikan dalam agenda pembangunan negara.
Di akhir pemaparannya, Sulfikar menyatakan bahwa negara otoriter memang bisa sukses dalam proyek teknologi jika stabilitas keuangan terjaga. Namun, ia mengingatkan bahwa industrialisasi sejati di Indonesia terhambat oleh struktur ekonomi ekstraktif dan kepentingan politik predatoris. “Industrialisasi tidak akan pernah terjadi di Indonesia karena kita sudah terjebak overdosis ekonomi ekstraktif dan predator politik,” tutupnya.
Reporter: Muhammad Seha/Magang
Redaktur: Guntur Saputra/Suaka
. Diskusi ini mengeksplorasi bagaimana rezim Orde Baru memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendukung pembangunan ekonomi sekaligus mempertahankan kekuasaan.){kind=link}