SUAKAONLINE.COM – Teriknya panas matahari di depan Polda Jawa Barat menjadi saksi. Suasana begitu tegang namun sarat makna, Jumat (29/8/2025). Ratusan mahasiswa UIN SGD Bandung bersama mahasiswa dari universitas lain, masyarakat sipil, dan pengendara ojek online (ojol) turun ke jalan menuntut reformasi Polri setelah wajah represif aparat kembali menelan korban jiwa.
Peserta aksi berkumpul mulai pukul 13.00 WIB di parkiran Pascasarjana Kampus 2 UIN SGD Bandung, lalu bergerak menuju titik aksi. Dengan mengenakan almamater, mereka membentangkan spanduk, mengangkat poster, serta meneriakkan tuntutan dan keadilan. Penuh dengan nada kebebasan yang menggema.
Suasana di depan Polda Jawa Barat sempat ricuh. Polisi perempuan ditempatkan berbaris di barisan depan. Peserta aksi, Rozi (bukan nama sebenarnya), menuturkan sikap aparat tidak menunjukkan empati. “Aparat disini masih muda, emosinya tidak bisa terkontrol. Kawannya sendiri yang melindas pakai barakuda, tapi teteh-teteh (polisi) malah senyum-senyum saat aksi. Tidak ada empatinya,” ujarnya, Jumat (29/8/2025).
Oktober 2022 – Tragedi Kanjuruhan. Dilansir dari BBC, gas air mata yang ditembakkan polisi ke arah tribun menimbulkan kepanikan massal dalam laga Arema FC vs Persebaya. Sebanyak 135 orang tewas, mayoritas akibat sesak napas dan terinjak saat berusaha keluar stadion.
2024 – Aksi Kawal Putusan MK. Dilansir dari Tempo, massa menuntut transparansi hasil pemilu ditanggapi dengan kekerasan. Polisi melakukan penangkapan sewenang-wenang, pemukulan, hingga penahanan jurnalis dan pelajar. Laporan media menyebut tindakan aparat saat itu membungkam hak konstitusional warga.
Koordinator Lapangan, Rayhan (bukan nama sebenarnya) menyatakan tuntutan massa begitu jelas. “Kalau berbicara tentang aksi di Polda itu ya tuntutannya cuma satu, reformasi Polri saja. Karena menyikapi tindak represifitas ataupun kekerasan yang dilakukan polisi. Kepolisian ini pada dasarnya bertugas mengayomi, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat. Jadi kalau ada kekerasan, itu sudah sangat melenceng dari tupoksinya,” ujarnya.
Kronologi
Pada Kamis (28/8/2025) sekitar pukul 19.25 WIB, mobil rantis milik Brimob (Brigade Mobil) melaju kencang di Jalan Penjernihan I, Bendungan Hilir, Jakarta. Dua pengemudi ojol yang berada di lokasi, Affan Kurniawan dan Moh Umar Amarudin, terjatuh dan terlindas kendaraan tersebut. Affan meninggal dunia, sementara Umar mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit.
Saksi mata yang merupakan penghuni rumah susun, Kevin, menyebutkan mobil rantis itu tidak berhenti meski sudah menabrak korban. “Ada ojol yang terjatuh dan tertabrak. Tapi mobil tidak berhenti, melainkan terus maju dan melindas korban,” ujarnya, dikutip dari Tempo.
Perwakilan Aliansi Driver Grab, Joko (bukan nama sebenarnya), menambahkan “Bahwasannya memang dia mau lari. Karena mobil rantis itu sudah melaju. Setelah melaju itu, mungkin karena terkejut ketika lari, badan condong ke depan, sehingga akhirnya tertabrak, terjatuh. Sudah ditabrak, malah dilindas,” ucapnya.
Rozi menyampaikan kemarahannya terhadap sikap aparat. “Kemarin saja waktu ojol ditabrak barakuda, setelah ketabrak itu masih bisa diselamatkan. Tetapi polisi malah melanjutkan menabrakan. Padahal setakut-takutnya mereka itu lapis baja. Ini malah lanjut jalan, itu salah satu ketololan polisi. Yang seharusnya mengayomi masyarakat malah mereka menjadi penyiksa masyarakat, bahkan pembunuh masyarakat.” Sampainya.
Dampak Nyata dari Represifitas
Salah satu peserta aksi, Firman (bukan nama sebenarnya), meneriakkan harapan sekaligus amarah rakyat ketika berorasi di depan Polda Jawa Barat. Ia menyoroti bahwa tindakan aparat bukanlah peristiwa baru, melainkan pola kekerasan yang terus berulang. “Apakah kemudian polisi-polisi di depan kita menganggap kita sebagai permainan untuk diburu? Kawan-kawan kita kemarin bukan kali pertama kita kehilangan nyawa oleh kepolisian,” teriaknya.
Joko ikut menilai kasus Bendungan Hilir adalah bagian dari kondisi nasional yang kian panas. Ia menyebut bahwa tindakan itu bukan sekadar kecelakaan, melainkan bentuk pembunuhan yang disengaja. “Negara kita ini sudah panas karena perlakuan DPR, ditambah dengan pembunuhan tersebut. Itu murni bukan musibah, itu murni pembunuhan dan disengaja,” katanya.
Solidaritas pengemudi ojol juga terlihat nyata sebagai bentuk protes terhadap sikap aparat. Mereka menghentikan aktivitas dengan menutup aplikasi dan memilih turun ke jalan. “Mereka menutup aplikasi. Mereka turun ke jalan hari ini. Dan dari teman-teman Jawa Barat juga mengatakan ada aliansi driver yang turun sekarang,” tambah Joko.
Joko juga menyentuh sisi duka korban, “Respon dari keluarga ketika saya baca grup, mereka hanya menerima permintaan maaf kedatangan. Namanya juga jenderal yang datang. Siapa yang tidak luluh ketika melihat bintang empat lengkap dengan seragam Polri? Tapi siapa keluarga yang langsung bisa memaafkan? Siapa yang bisa, sementara anak atau saudaranya meninggal dilindas mobil rantis,” tegasnya.
Menurut Koordinator Lapangan, Rayhan (bukan nama sebenarnya), rangkaian peristiwa represif telah menggerus kepercayaan publik terhadap kepolisian. Ia menilai Polri semakin menjauh dari tugas dasarnya. “Masyarakat tidak percaya lagi pada kepolisian, padahal tugasnya mengayomi dan melindungi,” ujarnya.
Represifitas Aparat: Pola yang Terus Berulang
Catatan lembaga advokasi dan organisasi sipil menunjukkan bahwa tindakan represif aparat dalam aksi massa bukan peristiwa baru, melainkan pola panjang yang terus berulang:
- Oktober 2022 – Tragedi Kanjuruhan. Dilansir dari BBC, gas air mata yang ditembakkan polisi ke arah tribun menimbulkan kepanikan massal dalam laga Arema FC vs Persebaya. Sebanyak 135 orang tewas, mayoritas akibat sesak napas dan terinjak saat berusaha keluar stadion.
- Agustus 2024 – Aksi Kawal Putusan MK. Dilansir dari Tempo, massa menuntut transparansi hasil pemilu ditanggapi dengan kekerasan. Polisi melakukan penangkapan sewenang-wenang, pemukulan, hingga penahanan jurnalis dan pelajar. Laporan media menyebut tindakan aparat saat itu membungkam hak konstitusional warga.
- Juli 2024–Juni 2025 – Darurat Kekerasan Negara. Sebanyak 55 warga tewas akibat tindakan aparat. Rinciannya: 10 orang akibat penyiksaan, 37 akibat pembunuhan di luar hukum, dan 8 orang salah tangkap. Kasus yang menonjol di antaranya pembunuhan staf Bawaslu di Yahukimo, penembakan warga di Lampung Timur, dan tewasnya remaja Afif Maulana (AM, 13) di Padang setelah diduga disiksa aparat. Data ini dijadikan dasar deklarasi “Darurat Kekerasan Negara” oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
- November 2024–Agustus 2025 – Kasus Gamma di Semarang. Dilansir dari lpm hayam wuruk, Gamma Rizkynata Oktafandy, siswa SMKN 4 Semarang, tewas ditembak anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin.
- Maret 2025 – Aksi Tolak RUU TNI. Dilaporkan oleh Kontras, aparat melakukan pembubaran paksa, penyisiran, serta penahanan tanpa prosedur. LBH–YLBHI mendokumentasikan kasus di Jakarta, Medan, dan Pontianak, termasuk pemukulan dan penyitaan barang pribadi. Dalam momentum ini, 18 jurnalis juga jadi korban kekerasan saat meliput aksi.
Harapan dan Langkah Selanjutnya
Rayhan menekankan bahwa reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar jargon politik. Ia menilai perjuangan ini membutuhkan konsistensi dari masyarakat sipil dan mahasiswa. “Reformasi ini bukan sekedar taman bunga tapi pertarungan hidup dan mati untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Rozi menyampaikan tuntutan yang lebih keras terkait masa depan institusi kepolisian. Ia menegaskan bahwa perubahan struktural harus dilakukan segera untuk mencegah kekerasan serupa terulang. “Harapan saya Polri dibubarkan. Polri dan DPR-RI dibubarkan. Untuk mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya, bersatu dan kuat dalam persaudaraan agar kita semua satu tujuan, yakni membubarkan Polri di seluruh Indonesia,” timpalnya.
Sementara itu, Joko menyoroti kualitas sumber daya manusia di tubuh Polri. Menurutnya, perubahan hanya bisa terjadi bila proses rekrutmen dan pendidikan aparat dilakukan dengan ketat. “Harapan saya institusi Polri lebih diperbanyak otak, isi otaknya. Syaratnya berakal,” katanya.
Salah satu mahasiswa, Riswan (bukan nama sebenarnya), mengingatkan bahwa gerakan harus tetap terjaga kondusif meski aparat kerap melakukan tindakan represif. Ia menyebut aksi mahasiswa dan masyarakat tidak boleh berhenti karena desakan perubahan harus terus digaungkan. “Harapannya kita tetap kondusif dan terus menyuarakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Riswan.
Reporter: Farhah Sonia Qudsi/Magang
Redaktur: Guntur Saputra/Suaka
