Peserta aksi melakukan orasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025). (Foto: Ridho Prayogi/Magang)
SUAKAONLINE.COM – Ratusan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menggelar aksi di depan gedung DPRD Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Jumat (21/02/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes dan desakan kepada pemerintah untuk merevisi kebijakan pemerintah dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dinilai merugikan rakyat.
Koordinator Wilayah 1 BEM Nusantara Jawa Barat (BEMNus Jabar), Abdul Salah, menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah saat ini tidak adil dalam mengalokasikan anggaran. Ia juga mempertanyakan bagaimana sektor tertentu justru disokong oleh anggaran yang lebih besar sedang yang berdampak langsung pada rakyat dikorbankan. “Anggaran TNI-POLRI, gaji menteri, gaji DPR-RI tetap besar, tapi kenapa justru anggaran untuk rakyat yang dipangkas?” ujarnya, Jumat (21/2/2025).
Abdul juga berpendapat efisiensi yang berdampak pada pemangkasan anggaran mencakup sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai paling merugikan masyarakat dan harus dilakukan secara bijak. Ia juga mengkritik kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak efisien dan perlu dikaji ulang. “MBG rawan korupsi. Jika terjadi surplus keuangan, bisa memicu krisis moneter yang berdampak pada kenaikan harga pangan dan BBM,” tegasnya.
Mahasiswa UIN SGD Bandung, Abdurahman Mohammed menekankan dalam orasinya bahwa kebijakan pemangkasan anggaran berdampak signifikan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. “Pemotongan dana pendidikan menyebabkan kenaikan UKT, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pembelajaran, serta mengancam keberlanjutan beasiswa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdul juga dalam wawancaranya berpendapat pemotongan anggaran kesehatan juga memiliki dampak besar bagi masyarakat, terutama kalangan kurang mampu. “Banyak dari mereka yang akhirnya kesulitan mendapatkan layanan medis karena cakupan BPJS yang terbatas. Kalau ini terus dibiarkan, biaya kesehatan bisa makin mahal dan akses ke fasilitas kesehatan jadi semakin sulit. Pendidikan dan kesehatan itu kebutuhan dasar, nggak seharusnya dikorbankan demi program lain,” tambahnya.
Sejalan dengan pendapat Abdul, Mahasiswi Universitas Pasundan, Syalma, menilai bahwa pemerintah tidak memiliki perencanaan yang matang dalam mengambil kebijakan. “Saya merasa sedih dengan kondisi negara ini. Baru 100 hari pemerintahan Prabowo dan Gibran, tapi mereka sudah berani mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat,” ungkapnya.
Abdul berharap aksi ini dapat mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. “Mudah-mudahan aksi ini bisa membuat pemerintah termasuk Presiden Prabowo untuk mengoreksi kebijakan yang sudah dibuat,” tutupnya.
Koordinator BEMNus Jabar, Yoga Muhammad, menegaskan bahwa massa aksi tidak akan berhenti menyuarakan tuntutan hingga ada perubahan nyata. “Hari ini kita tidak mau berdialog atau bernegosiasi jika tuntutan kita tidak dipenuhi. Jika tidak ada respons dari pemerintah, eskalasi aksi ini akan terus kami perbesar,” ucapnya.
Reporter: Farhah Sonia Qudsi/Magang dan Zahra Zakkiyah/Magang
Redaktur: Mujahidah Aqilah/Suaka
