Majalah Suaka Edisi Tahun 2016
Editorial
Mengiring Organ Ekstra Ke Jalan yang Benar
Menghujat organisasi ekstra kampus di lingkungan UIN SGD Bandung tampaknya merupakan hal yang tabu. Apapun persoalan yang ‘mereka’ lakukan, hanya selesai dengan kasak kusuk di tempat nongkrong mahasiswa. Nongkrong selesai, persoalan pun dianggap usai. Tak ada yang mau mengambil resiko untuk secara terang-terangan menyatakan bahwa kekacauan internal kampus, salahsatu penyebabnya adalah mereka. Sehingga tindakan untuk mencegah kekacauan tidak digaungkan, dampaknya kekacauan terus berulang.
Anggap saja, posisi di Dema-U/Sema-U merupakan posisi strategis organisasi internal mahasiswa kampus UIN SGD Bandung. Pertengkaran berawal dari sana, ada organisasi ekstra kampus yang saling keukeuh untuk menduduki jabatan strategis itu. Setelah mendapatkan posisi, apa pun yang diinginkan aman terkendali. Menjadi kepanitiaan Orientasi Pengenalan Akademik (Opak), mendapat peluang lebih dekat dengan birokrasi kampus dari background organisasi yang sama, mendapat beasiswa tanpa syarat yang rumit, hingga jaminan kerja.
Pembahasan mengenai kekosongan Dema-U/Sema-U beberapa kali diangkat, jawabannya sama, bahwa ada peraturan keorganisasian internal kampus yang berubah, POKI menjadi POK dan kembali menjadi POKI. Kemudian berujung pada kekosongan kepengurusan. Tidak lama kemudian Opak menjadi tanggung jawab bersama, pembagian jatah dimulai. Siapa yang menjadi ketua, sekretaris, bendahara, dan penanggungjawab ini penanggungjawab itu. Tugas penting tidak menjadi prioritas utama, dampaknya pelayanan terhadap peserta Opak terbengkalai, penyerahan almamater, sertifikat, dan fasilitas Opak lainnya tidak maksimal terjadi setiap tahun.
Lebih parahnya lagi, laporan pertanggungjawaban kepanitiaan siapa yang tahu, Opak selesai, tanggungjawab dinyatakan usai. Panitia -yang mayoritas terdiri dari ogranisasi ekstra itu- pergi entah kemana, bahkan cenderung lari dan enggan mengakui bahwa Opak masih menyisakan pekerjaan. Jika ada yang bertanya perihal ‘anu’ seputar Opak, maka jawabannya ‘maaf bukan tanggungjawab saya, tapi si anu’.
Apatis terhadap politik tidak dibenarkan, sejak lama mahasiswa selalu terlibat dengan aktivitas politik. Namun, kini-khususnya di UIN SGD Bandung- terjadi pergeseran peran. Mahasiswa yang terlibat dalam politik lebih memperlihatkan persaingan untuk kekuasaan dalam kelompoknya sendiri. Padahal, pergerakan mahasiswa di dunia politik memiliki tujuan yang lebih besar. Semisal gerakan Boedie Oetomo yang merefleksikan sikap kritis dan keresahan. Hingga gerakan 1998 menuntut reformasi dan dihapuskannya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada 1997-1998, lewat pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa, akhirnya memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya.
Dalam skala kecil yakni skala kampus, mahasiswa yang mendedikasikan dirinya untuk tidak apatis terhadap politik bisa menjadi penyeimbang. Menjadi garda terdepan dalam melakukan advokasi atas kebijakan kampus yang merugikan mahasiswa. Jam malam, pembatasan ruang terbuka mahasiswa, kenaikan biaya kuliah, dana yang tidak transparan, pemberian beasiswa terhadap yang bukan haknya dan kebijakan lainnya. Namun, yang terjadi di UIN SGD Bandung ialah ‘politisi’ mahasiswa menyerang ‘politisi’ mahasiswa yang dianggap oposisi untuk mendapat kekuatan dan posisi strategis dan lebih dekat dengan birokrasi kampus.
Ada kebiasaan unik yang terjadi di kalangan aktivis organisasi ekstra UIN SGD Bandung. Kebiasaan unik itu terlihat dari aksi atau demonstrasi. Anggap saja organisasi ekstra sebagai partai politik, maka ketika partai politik A sedang menduduki posisi kuasa di kampus (ditandai dengan menduduki Dema-U/Sema-U) maka partai A sangat amat jarang melakukan aksi. Sebaliknya, jika si A menjadi oposisi dari si partai B yang tengah berkuasa dalam organisasi tertinggi mahasiswa, maka si partai A dengan mengatasnamakan mahasiswa kerap berunjuk rasa dan banyak mempermasalahkan persoalan-persoalan kampus. Begitu pula sebaliknya.
Sarannya sederhana, organisasi ekstra kampus berhenti melakukan tindakan politik praktis di lingkungan kampus. Menyoal pengkaderan, tidak menjadi masalah tatkala setiap pengkaderan tidak mengganggu stabilitas kampus termasuk organisasi intra. Organisasi ekstra cukup melakukan aktivitas politik di luar kampus, seperti yang dilakukan mahasiswa di zaman kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru. Mahasiswa, melalui organisasi ekstra melakukan peran penting dalam ruang lingkup yang lebih luas. Mahasiswa, harus memperjuangkan politik menjadi sesuatu yang bersih.
Terakhir, organisasi ekstra harus menggaungkan kembali identitas ideologi yang beragam. Kanan, kiri bahkan tengah. Kampus merindukan perdebatan sengit akan hal itu, berbagai kajian berseliweran di sudut-sudut gedung kuliah. Bukan perdebatan yang diulang satu tahun sekali setiap Musyawarah Mahasiswa Universitas (MMU), dan secara langsung mengganggu stabilitas organisasi intra. [Redaksi]
