SUAKAONLINE.COM – Sejumlah serikat buruh dan mahasiswa mengadakan aksi di depan Gedung Sate, Sabtu (01/05/2021), untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Lalu di susul Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Bandung, yang sebelumnya berencana mengadakan aksi di Gedung Merdeka, namun terjadi penghadangan oleh aparat sehingga mereka berpindah ke depan Gedung Sate.
Aksi buruh dimulai pada jam 10:00 WIB, dengan menyuarakan orasinya. Situasi aksi kali ini berjalan dengan kondusif, juga dengan mematuhi protikol kesehatan. Mahasiswa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (BEM Fisip Unpad) turut andil dalam keberlangsungan aksi ini.
Adapun tuntutan-tuntutan yang di suarakan dalam aksi buruh ini diantaranya, tidak ada cicilan Tunjangan Hari Raya (THR), ditetapkannya kembali upah minimum sektorat kabupaten/kota (UMSK), serta dibatalkannya Undang-undang (UU) 11 tahun 2020 tentang klaster ketenaga kerjaan. Hal ini turut di lontarkan Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bandung Barat, Wanda seusai perundingan serikat-serikat buruh.
“Pertama agar di bulan Ramadhan ini pada saat pembagian THR tidak ada cicilan, karena dari tahun 2020 tuh masih banyak perusahaan yang menunggak THR. Yang kedua kami minta di tetapkannya kembali upah minimum sektorat (UMSK) tahun 2021. Dan yang paling pokok, seluruh pekerja, bukan Jawa Barat saja tentunya setingkat nasional, tetep menyuarakan agar UU 11 tahun 2020 klaster ketenaga kerjaan itu di batalkan.” Ujarnya
Salah satu kordinator aksi dari mahasiswa, Ilyas Ali Yusni juga menjelaskan terkait aksi kali ini. “Rakyat memang sudah seharusnya bersartu padu, buruh, tani, mahasiswa, pelajar ataupun perempuan yang melawan dan sektor lain, individu-individu yang tergerak. Kenapa, memang may day ini atau eskalasi-eskalasi lainnya memang harus kita kawal karena rezim yang sudah menunjukan kembali absolut powernya.” Ungkapnya.
Sekitar jam dua siang, Aliansi Mahasiswa Papua (APM) tiba dan turut mengadakan aksi di Depan Gedung Sate. Koordinator aksi dari APM, Papuano menjelaskan bahwa mereka menuntut dan menolak penetapan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang dicap sebagai teroris oleh pemerintah.
Papuano juga memaparkan, aksi ini juga mendukung sepenuhnya hak-hak buruh di Indonesia. “Salah satu pernyataan sikap kami juga untuk mendukung hak-hak hari buruh sendiri. Karena ketika berbicara tentang kemerdekaan, kemerdekaan itu bukan hanya status politik tapi juga hak dan kewajiban setiap orang. Dimana kami melihat nasib buruh juga harus diperjuangkan,” ujarnya.
Dia juga berpendapat bahwa jika hak-hak buruh tidak terpenuhi, maka kondisinya tidak akan jauh berbeda dengan keadaan rakyat Papua Barat saat ini. “Kondisinya tidak beda jauh dengan ketika hak dan kewajiban buruh tidak terpenuhi kondisinya, sama seperti kami rakyat Papua Barat hari ini. Dimana nasib kami, hak-hak politik kami tidak diberikan.” Pungkasnya.
Reporter: Alya Muhtar, Hizqil Fadl Rohman, Eneng Raysa Bunga Rizqya/ Magang
Redaktur: Fauzan Nugraha/Suaka
