SUAKAONLINE.COM – Informasi yang dinilai belum jelas serta minimnya sosialisasi terkait Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2026 dikeluhkan oleh mahasiswa semester 6. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran mahasiswa akan pelaksanaan KKN yang tidak maksimal akibat kurangnya pemahaman dan pembekalan sebelum terjun ke masyarakat.
Salah satu keluhan datang dari mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora (Adhum), Salwa (bukan nama sebenarnya), menilai informasi yang diunggah melalui akun Instagram LP2M kurang jelas. Selain itu, sejumlah unggahan timeline pendaftaran berbagai jenis KKN dinilai terlambat, sehingga mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mendaftar karena informasi baru dipublikasikan saat pendaftaran hampir ditutup. Ia mencontohkan salah satunya terjadi pada pendaftaran KKN Orda.
Salwa, yang mendaftar KKN Kolaborasi Dalam Negeri, mengaku kebingungan dengan minimnya informasi lanjutan. Ia menjelaskan bahwa pendaftaran dibuka pada 4-8 Mei dan dirinya telah mengisi formulir yang disediakan. Namun, hingga saat ini dirinya masih menunggu informasi terkait tahapan wawancara. “Kayak di-ghosting aja sama LP2M. Jadi aku nanya-nanya ke kating dan dosen tentang KKN ini karena gak ada informasi resminya dari pusat,” ungkapnya melalui Google Meet, Sabtu (16/5/2026).
Senada dengan Salwa, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Dakom), Nisrina, menyampaikan kekecewaannya terhadap sistem penyampaian informasi LP2M. Pasalnya, ia semula berencana mendaftar KKN Orda, namun tidak sempat mengikuti pendaftaran karena informasi diunggah terlambat dan pendaftaran telah ditutup. Setelah itu, ia beralih untuk mengikuti KKN Tematik Halal, tetapi program tersebut justru ditiadakan. “Gak ada kejelasan KKN ini. Itu juga aku dengar dari temen dan Instagram @halaluinbandung, dan gak ada info resminya dari LP2M,” keluhnya, Jumat (8/5/2026).
Pentingnya sosialisasi terkait KKN juga disampaikan Nisrina. Ia menjelaskan bahwa LP2M perlu memberikan penjelasan secara rinci melalui sosialisasi karena jenis KKN di UIN SGD Bandung cukup beragam, sehingga mahasiswa dapat menyesuaikannya dengan minat maupun potensi yang dimiliki. Tak hanya itu, lanjutnya, mahasiswa juga perlu mengetahui proses pendaftaran, tahapan wawancara, serta berbagai hal yang perlu dipersiapkan.
“LP2M terus up postingan, dan sampai sekarang kami digantung, tidak ada sosialisasi, tapi perekrutan terus berdatangan. Menurutku kurang efisien. Takutnya kita mahasiswa daftar karena takut kehabisan kuota aja, nggak mengenal jenis KKN-nya. Ditakutkan pas ke masyarakat nggak maksimal, terus bawa nama UIN-nya juga jadi nggak baik,” kata mahasiswi yang akrab disapa Ninis itu.
Tak hanya itu, Ninis juga menanggapi petunjuk teknis (juknis) yang diunggah oleh LP2M pada Jumat (8/5/2026). Menurutnya, juknis tidak menjelaskan jenis-jenis KKN secara menyeluruh. Ia mencontohkan jenis KKN Tematik yang hanya disebutkan tanpa disertai penjelasan teknis. Jika diperhatikan, lanjutnya, dalam juknis lebih banyak dijelaskan secara lebih rinci mengenai KKN Sisdamas.
Ia menilai, hanya hal yang umum dijelaskannya, seperti metode singkat juga mitra kerjasama. “Untuk jenis KKN, kebutuhan, teknis pelaksanaannya, kuota pesertanya, syarat pendaftaran, kemana arah fokus KKN-nya tidak dijelaskan. Jadi, mahasiswa sendiri itu masih melihat juknis ini tuh secara umum dan ini itu kayak template yang udah dari tahun-tahun kemarin juga sama aja, cuma beda timeline,” kata Ninis.
Keluhan Tuai Tanggapan yang Tak Mengenakan
Upaya mencari informasi dengan mendatangi gedung LP2M dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Kiara (bukan nama sebenarnya), yang menanyakan langsung salah satu jenis KKN melalui Tata Usaha (TU). Melalui direct message, ia mengeluhkan respons petugas TU yang dinilainya kurang profesional. Mulanya, Kiara mengaku tertarik mengikuti KKN Tematik Halal. Namun, karena program tersebut ditiadakan, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti KKN Lingkar Kampus.
Kiara bercerita bahwa dirinya sudah membaca poster yang diunggah LP2M terkait KKN Lingkar Kampus. Namun, menurut Kiara, informasinya belum menjelaskan secara rinci mengenai program tersebut. Ia mengungkapkan bahwa jadwal pendaftaran yang tercantum dalam petunjuk teknis (juknis) KKN sudah semakin dekat, tetapi informasi lanjutan yang ditunggu tak kunjung diberikan. Karena itu, ia memutuskan mendatangi gedung LP2M untuk menanyakan langsung persyaratan serta berbagai hal yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti KKN tersebut.
Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap jawaban yang diberikan pihak TU. Menurutnya, staf TU justru menilai dirinya berdasarkan penampilan luar. “Habis itu petugas TU-nya jawab, ‘untuk marbot atau guru ngaji’. Aku tanya lagi kriterianya seperti apa, kemudian dijawab lagi, ‘tapi dilihat dari pakaian kamu gak kayak guru ngaji ya’. Padahal waktu itu aku pake baju biasa, kemeja, cuma gak pake gamis aja,” ujar Kiara dengan nada kecewa melalui voice note Instagram, Minggu (17/5/2026).
Keluhannya tak sampai di situ. Kiara mengaku sempat mendapat tanggapan dari petugas TU yang menyebut dirinya hanya ingin memanfaatkan program tersebut karena lokasi KKN yang dekat. Padahal, yang ia ketahui, KKN merupakan program kampus sehingga setiap mahasiswa memiliki hak yang sama untuk menentukan jenis KKN yang akan diikuti.
Kemudian, Suaka menghubungi Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Aep Kusnawan. Menurutnya, perasaan dihakimi merupakan hal yang bersifat subjektif. Ia juga menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan KKN berbeda dengan kegiatan perkuliahan di kelas karena mahasiswa akan menjadi representasi kampus di tengah masyarakat. “Kalau dari positifnya, staf TU berkata seperti itu mungkin dalam rangka memberi tahu, karena mahasiswa nantinya akan dilihat dan dinilai oleh masyarakat,” jelas Aep melalui telepon WhatsApp, Senin (25/5/2026).
Dinamika di Lapangan Sebagai Bentuk Proses
Menjawab keluhan mengenai KKN yang akan dilaksanakan, Aep menjelaskan bahwa informasi dan sosialisasi KKN akan diberikan secara bertahap. “Kita tidak bisa fiksasi timeline jauh-jauh hari karena butuh kesiapan, juga butuh waktu menyesuaikan keadaan dan perkembangan yang terjadi,” ujar Aep.
Banyaknya jenis KKN membuat LP2M harus beradaptasi dengan berbagai variabel yang perlu dimaklumi. Kemudian, ia menjelaskan adanya kemungkinan perubahan karena situasi dan kondisi yang berbeda, termasuk pemotongan anggaran yang terjadi. Selain itu, keputusan atau perubahan dari pihak mitra juga tidak selalu sesuai dengan apa yang kampus rencanakan di awal. Hal itu pun, lanjutnya, mempengaruhi keterlambatan pengunggahan juknis serta beberapa timeline yang diunggah tidak sesuai dengan yang tercantum dalam juknis.
“Idealnya, juknis adalah kumpulan berbagai kelengkapan yang ada. Jadi, juknis itu meng-cover berbagai kebutuhan untuk menjadi panduan. Nah, juknis itu kan data yang tertulis, aturan yang tertulis. Sementara KKN adalah aturan yang dipraktikkan di lapangan dan harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau kondisi di lapangan itu dinamis, bagaimana kita bisa menyusun juknis jauh-jauh hari?” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa KKN merupakan rangkaian kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, mahasiswa dapat bertanya kepada kakak tingkat mengenai berbagai jenis KKN, mekanisme pendaftaran, persyaratan, dan hal-hal lain yang perlu dipersiapkan. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa setiap jenis KKN memiliki kekurangan masing-masing, dan berharap mahasiswa dapat memaklumi berbagai perubahan ketika akan KKN.
Mengenai tak ada tindak lanjutan setelah mendaftar melalui form seperti yang dikeluhkan Salwa, Aep menjelaskan bahwa LP2M ada prioritas jenis KKN yang membutuhkan kepastian jumlah peserta. Menurutnya, kepastian data peminat diperlukan sebagai dasar persiapan pelaksanaan. Ia menambahkan, pelaksanaan KKN luar negeri tidak dapat berjalan tanpa adanya kepastian jumlah peserta dan perizinan yang diperlukan. Sementara itu, KKN reguler belakangan karena proses persiapannya sepenuhnya dikelola oleh LP2M yang hingga saat ini masih terus berjalan.
Terkait tak adanya sosialisasi yang menjadi banyak keluhan mahasiswa pun Aep jelaskan lebih jauh bahwa pelaksanaan sosialisasi secara serempak dinilai tidak memungkinkan karena jumlah peserta KKN tahun ini mencapai sekitar 7.000 orang. Ia mengakui bahwa melakukan sosialisasi secara terpusat cukup sulit. Menurutnya, metode sosialisasi yang paling efektif adalah dilakukan secara bertahap, salah satunya melalui pengunggahan informasi di Instagram yang selama ini telah dilakukan.
Di sisi lain, Salwa berharap LP2M dapat lebih transparan dan masif dalam melakukan sosialisasi terkait KKN. Menurut Salwa, sosialisasi perlu dilakukan secara langsung agar mahasiswa memperoleh informasi yang jelas dan tidak simpang siur. “Kalau bisa tiap fakultas diadakan sosialisasi gitu, kayak seminar buat KKN biar jelas. Kalau kayak gini tuh jadi simpang siur. Terus juga jangan cuma sekadar catatan di file tanggal segini jadwalnya apa, tapi juga ada aksinya gitu,” sarannya.
Menanggapi saran tersebut, Aep menjelaskan bahwa sosialisasi di setiap fakultas sebenarnya pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Namun, Aep mengatakan, sosialisasi pasti dilakukan sejak awal, dan informasi yang disampaikan berpotensi berubah karena harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hal itu, lanjutnya, justru dapat menimbulkan pertanyaan dari mahasiswa terkait konsistensi LP2M dalam menyampaikan informasi. “Semuanya butuh proses, mulai dari pendataan, dan kami mengedepankan tidak grasak-grusuk lah ya,” jelas Aep.
Adapun mengenai sosialisasi KKN, Aep menerangkan bahwa hal tersebut nantinya akan dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) masing-masing setelah mahasiswa mendaftar, mengikuti wawancara, dan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang akan membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan KKN. “Untuk teman-teman mahasiswa tenang saja, silakan mempersiapkan diri. Mengenai persiapan teknis dan pendaftaran adalah sebuah proses yang terjadi di lapangan. Untuk agenda penetapan KKN, insyaallah di bulan Juni,” tutupnya.
Reporter: Zahra Zakkiyah/Suaka
Redaktur: Mujahidah Aqilah/Suaka
 2026 dikeluhkan oleh mahasiswa semester 6. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran mahasi){kind=link}