" > 3 mnt membaca"> Warga Tamansari Keluhkan Kinerja Pemkot Bandung Saat Corona - Suaka Online
Lintas Kampus

Warga Tamansari Keluhkan Kinerja Pemkot Bandung Saat Corona3 mnt membaca

Ilustrasi: Aldy Khaerul Fikri/Suaka

SUAKAONLINE.COM – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengadakan ruang belajar seri Bicara Hak Asasi Manuisa (HAM) melalui live Instagram di Jakarta, Selasa (14/4/2020). Pada sesi Bicara HAM kali ini, KontraS membahas mengenai Nasib Korban Penggusuran ditengah Pandemi dengan mengundang salah satu aktivis dan korban penggusuran Tamansari Bandung, Eva sebagai narasumber dalam live Instagram tersebut.

Penggusuran secara paksa yang terjadi pada 12 Desember 2019, nampaknya masih menyimpan luka yang mendalam bagi warga Tamansari Bandung. Pasalnya, sampai sekarang warga yang menunggu iktikad baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung itu tak menghasilkan apapun. Ditambah dengan adanya bencana wabah COVID-19 ini semakin menambah beban bagi mereka.

Aktivis dan korban penggusuran Tamansari Bandung, Eva mengatakan hingga saat ini warga selalu berusaha untuk melakukan audiensi dengan pihak Pemkot Bandung, namun selalu tidak membuahkan hasil. “Kami ingin melakukan audiensi dengan Sekertaris Daerah (Sekda) dan Walikota. Namun karena situasi sedang COVID-19, mereka menunda audiensi dengan warga dan mungkin tidak terfikirkan oleh mereka. Kami selalu berupaya untuk bertemu dan ingin menanyakan siapa yang berwenang atas pembangunan ini dan yang bertanggung jawab atas hak-hak rakyat,”ungkapnya, Selasa (14/4/2020).

Terkait kebijakan Physical Distancing nampaknya tidak berlaku bagi mereka. Saat ini mereka harus tinggal di sebuah Masjid dekat lokasi penggusuran yang sangat rentan sekali bagi mereka terpapar virus COVID-19. Mengingat masjid merupakan tempat umum yang setiap harinya berdatangan orang untuk melakukan ibadah. Eva menyebutkan saat ini ada 11 Kepala Keluarga dengan total berjumlah 40 orang yang menetap di Masjid. Dan sebagian warga yang lain ada yang mengungsi ke rumah keluarganya karena situasi wabah COVID-19 seperti ini.

Baca juga:  Hari Ke-2 PBAK, UIN Bandung Kenalkan Lingkungan Kefakultasan

Lebih lanjut, Eva mengomentari dan mengeluhkan kebijakan pemerintah terkait Work From Home (WFH). Menurutnya, hal tersebut dianggap tidak relevan karena banyak warga Tamansari yang harus kehilangan pekerjaan akibat adanya penggusuran ini. “Mereka enak Work From Home dapet gaji. Sedangkan kami rumah digusur, pekerjaan dihilangkan, kehidupan kami diterlantarkan seperti ini oleh Pemkot sampe sekarang. Kesel gak sih,” keluh Eva.

Kemudian dalam situasi pandemi seperti ini, warga tak bisa berbuat banyak dalam melakukan tindakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Untungnya, mereka selalu dibantu oleh kawan-kawan dari solidaritas dalam melakukan hal tersebut. Eva merasa bersyukur karena ada teman-teman dari solidaritas masih peduli dan berpihak pada warga. Mereka membantu dengan membuat disinfektan, mengupayakan handsanitizer dan masker. Hingga dapur umum pun dijamin konsumsinya oleh mereka.

Eva pun berharap seluruh warga Tamansari dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19,“Jangan sampai kita terkena penyakit pandemi COVID-19 ini. Kita dan teman-teman solidaritas harus saling jaga, karena pemerintah tidak bisa menjaga kami. Semoga kebutuhan pangan selalu terpenuhi dan semoga Allah menjaga kita semua dari penyakit ini. Panjang umur hal-hal baik,” harap Eva.

Menanggapi kejadian penggusuran paksa tersebut, Staf Pembela HAM KontraS, Andi Rezaldy mengatakan penggusuran secara paksa ini terjadi tak lama setelah Kota Bandung mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai kota peduli HAM. Ia pun amat menyayangkan hal tersebut. “Ini agak ironi sekali sih ketika Kota Bandung mendapatkan penghargaan sebagai kota peduli HAM, namun di sisi lain justru mereka melakukan penggusuran secara paksa.” Ucap Andi.

Kemudian Andi juga mendalami peristiwa Tamansari mengenai kekerasan dan penggusuran. Menurutnya jika merujuk pada instrumen HAM mengenai penggusuran, ada beberapa fase yang seharusnya dilakukan yaitu fase sebelum, saat dan sesudah. Namun jika melihat peristiwa Tamansari di fase awal (sebelum) saja tidak selesai. Dimana seharusnya dalam fase sebelum itu pihak pemerintah memperlihatkan tindakan tulus dengan melakukan pendekatan yang melibatkan warga sekitar.

Baca juga:  Hari Tani 2020: Reforma Agraria Masih Jauh dari Harapan

Andi mengungkapkan bahwa peristiwa penggusuran di Tamansari ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemkot Bandung. Bahkan pihak KontraS pun merekomendasikan agar penghargaan yang diberikan kepada kota Bandung sebagai kota peduli HAM itu dicabut. Karena memang hal tersebut tidak relevan dengan apa yang dilakukan oleh pihak Pemkot Bandung terhadap warga Tamansari dengan adanya penggusuran secara paksa.

Reporter: Fuad Muthasim/Magang

Redaktur: Hasna Fajriah

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas