Beberapa peserta aksi gabungan dari mahasiswa dan masyarakat Jawa Barat membacakan maklumat “Selamatkan Demokrasi Amanah Konstitusi dan Reformasi Dibajak Jokowi” di depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (7/2/2024). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia dengan mengajukan lima tuntutan, salah satunya pemakzulan Presiden Joko Widodo. (Foto: Nia Nur Fadillah/Suaka).
SUAKAONLINE.COM- Puluhan mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seniman, dan budayawan dari beberapa daerah di Jawa Barat melakukan aksi seruan moral “Amanah Konstitusi dan Reformasi Dibajak Jokowi” di depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (7/2/2024). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keresahan dan kemuakan masyarakat terhadap kondisi demokrasi di Indonesia saat ini.
Dalam pembacaan maklumat Jawa Barat, mereka menyampaikan lima tuntutan, diantaranya tolak pemilu curang 2024; pemakzulan Presiden Joko Widodo; menuntut mundur seluruh kabinet Joko Widodo; pecat Hasyim Asy’ari dan Anwar Usman; serta mendesak DPR untuk mengaktifkan hak angket dan hak interpelasi.
Koordinator aksi, Ilyasa Husni mengatakan Presiden Jokowi dianggap mengabaikan demokrasi, reformasi, dan amanat konstitusi.”Keresahan dan kemuakan masyarakat terhadap etika berbangsa, bernegara serta kondisi demokrasi yang dikesampingkan oleh rezim Jokowi, baik politik dinasti, maupun dari dampak kebijakan masyarakat atau dari amanat konstitusi, reformasi dibajak oleh Jokowi,” ungkapnya.
Menurutnya, amanat konstitusi yang dilanggar Presiden Jokowi, yaitu dibungkamnya peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) revisi tahun 2019, adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja, Peraturan Presiden (Perpres) Ibu Kota Nusantara (IKN), dan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan anak Presiden, Gibran menjadi calon wakil Presiden.
Upaya melanggengkan kepemimpinannya, Presiden Jokowi juga seakan-akan berkampanye mendukung Gibran pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, Ilyas menilai keberpihakan terhadap salah satu paslon kurang pantas dilakukan seorang presiden. “Secara moral baiknya dia cuti dulu lah atau dia tidak mejadi presiden. Karena sebagai kepala negara tidak etislah melakukan keberpihakan di tengah turunya demokrasi di Indonesia,” jelasnya.
Ilyas menyayangkan tindakan-tindakan yang dilakukan Jokowi sebagai presiden dalam mendukung Gibran menjadi Cawapres dianggap berlebihan dan justru membuka gerbang politik dinasti. “Kita sangat menyayangkan Jokowi terlalu berlebihan mengintervensi politik Indonesia dan menjadi indikasi adanya dinasti politik,” katanya.
Di samping itu, salah satu peserta aksi sekaligus mahasiswa Hukum Universitas Islam Nusantara (Uninus), Muhammad Cahyadi mengungkapkan keresahannya terhadap dugaan adanya politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi. Ia menganggap bahwa politik dinasti akan memberikan dampak buruk bagi Indonesia khususnya dalam hal demokrasi.
“Adanya dinasti politik, ini akan menutup ruang-ruang bagi orang yang berpotensi untuk mejadi pemimpin di masa depan. Dan berbicara demokrasi ini tentu akan merusak tatanan demokrasi, karena adanya reformasi pada saat itu adalah memperjuangkan hak demokrasi setiap rakyat Indonesia,” ujarnya.
Dari hal tersebut, ia menyampaikan harapannya bagi mahasiswa selaku pihak yang harus ikut berpartisipasi dalam mengawal demokrasi di Indonesia dengan tidak terlibat dalam politik praktis dalam Pemilu. “Kita selaku kaum idealis dan juga intelektual yang mana gerakan kita dasarnya ideologi, bagaimana kita mampu untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada kejanggalan dalam Pemilu ini,” tuturnya.
Salah satu tuntutan yang diajukan massa aksi adalah pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dampak kebijakan yang dikeluarkannya dan keputusan yang dianggap inskonstitusional.”Presiden Jokowi dimakzulkan dampak kebijakan yang dikeluarkan, dan inskonstitual-nya dalam segala putusan. Jika dibiarkan akan memperburuk bangsa terutama parahnya lagi aliran dana bansos terindikasi untuk berkampanye,” ujar Ilyas.
Ilyas dan masa aksi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan hak angket dan hak interplasi untuk menindak Jokowi. “Dalam upaya penyelamatan demokrasi kita ingin DPR menggunakan hak interplasi dan hak angketnya untuk Presiden Jokowi diadili, atau MPR menerima usulan DPR dan MK memberi putusan terhadap carut marutnya negara oleh Presiden Jokowi,” jelasnya.
Reporter: Nia Nur Fadillah/Suaka
Redaktur: Mohamad Akmal Albari/Suaka
