Guru Besar UIN SGD Bandung, Asep Samuh berorasi terkait kondisi demokrasi Indonesia pada Kesaksian Gunung Djati di Tugu UIN, Kampus 1 UIN SGD Bandung, Jumat (9/2/2024). Mimbar bebas dan pernyataan sikap ini mengutuk keras Presiden Joko Widodo atas penyalahgunaan kekuasaan yang mengerahkan segala bentuk sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, serta mempolitisasi bantuan sosial. (Foto: Yopi Muharam/Kontributor).
SUAKAONLINE.COM– Sejumlah mahasiswa UIN Bandung melakukan aksi ‘Kesaksian Gunung Djati’ di depan Tugu UIN, Kampus 1 UIN Bandung, Jumat (9/2/2024). Aksi tersebut diinisiasi oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Bandung atas keresahan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini yang dianggap banyak terjadi penyimpangan.
Dalam kesempatan aksi ini, salah seorang Guru Besar UIN Bandung yang hadir, Asep Saeful Muhtadi turut bersuara. Menurutnya terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dunia politik Indonesia ini dapat membahayakan nasib bangsa kedepannya, ditambah lagi dalam beberapa hari ke depan, akan dilaksanakannya sebuah pesta demokrasi rakyat yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) yang menentukan pemimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan.
Asep juga menyampaikan kritik untuk pemerintah yang harus bersikap demokratis. “Ya kalau secara pribadi saya mengkritisi pemerintah itu harus demokratis ya, harus transparan, demokratis itu dalam pengertian dia memperlakukan semua komponen bangsa sama setara tidak membeda bedakan yang satu dengan lainnya, itu saja. Itulah yang memicu kemarahan masyarakat itu disitu biasanya,” ujarnya.
Ketua Umum Dema-U UIN Bandung, M. Arya Pradana dalam orasinya juga menyampaikan bahwa perkembangan demokrasi saat ini telah banyak dinodai oleh penyelenggara negara juga banyak terjadi praktik kekuasaan yang menyimpang di era pemerintahan Joko Widodo.
“Praktek kekuasaan yang menyimpang dengan peristiwa yang terjadi di wilayah sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini merupakan bentuk nyata dari rendahnya kualitas demokrasi selama pemerintahan Joko Widodo,” tutur Arya.
Lebih lanjut, aksi ini mengajukan lima tuntutan diantaranya adalah mengutuk keras tindakan Presiden Jokowi atas penyalahgunaan kekuasaan; menuntut Presiden Jokowi untuk memberikan contoh sikap seorang negarawan yang baik; menyeru kepada pejabat pemerintahan yang menjadi tim pemenangan salah satu paslon untuk mengundurkan diri dari jabatannya; menyerukan Pemilu yang berdemokratis tanpa kecurangan; dan meminta masyarakat untuk mengkawal keberlangsungan Pemilu dengan ketat.
Sebelumnya, DEMA-U UIN Bandung telah membuat petisi untuk meminta pihak kampus agar segera bergerak mengambil sikap terhadap hal ini. Namun karena tidak adanya tanggapan, maka DEMA-U berinisiatif untuk langsung menggelar aksi. Alhasil, para mahasiswa sangat menyesalkan abainya sikap rektor UIN Bandung yang baru.
Seperti salah satu partisipan aksi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dewi Amaliah menanggapi rektor UIN yang belum juga menyatakan sikap terhadap situasi nasional saat ini. “Sangat menyayangkan dan sangat menyedihkan gitu, terlebih kalau misalnya kita melihat dari kampus yang lain mungkin guru besarnya berjejer dan sangat banyak gitu tapi UIN hanya satu, itu sangat menyayangkan sekali,” ujarnya.
Reporter: Silmi Hakiki/Suaka
Redaktur: Mohamad Akmal Albari/Suaka
