Tenaga Ahli Utama KSP, Usep Setiawan melakukan diskusi bersama warga Dago Elos terkait konflik sengketa tanah yang dialami warga dengan Muller bersaudara di Balai RW 02, Dago Elos, Kota Bandung, Selasa (7/5/2024). (Foto: Ninda Nur Aidah/Suaka).
SUAKAONLINE.COM – Dua perwakilan Kantor Staff Kepresidenan (KSP), Usep Setiawan dan Sahat Lumbanraja melakukan diskusi bersama warga Dago Elos mengenai sengketa tanah yang dialami warga Dago Elos di Balai RW 02, Dago Elos, Kota Bandung, Selasa (7/5/2024). Diskusi ini dilakukan guna mengetahui fakta lapangan yang dialami warga serta upaya koordinasi langsung dan arahan dengan pihak-pihak terkait.
Kunjungan KSP ini merupakan respon dari pengaduan yang diajukan warga kepada KSP sejak 12 Oktober 2023. Setelah melakukan diskusi bersama dan dimintai keterangan mengenai tindakan yang akan diambil, Tenaga Ahli Utama KSP, Usep Setiawan menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan pertemuan pada Rabu (8/5) dengan Walikota Bandung dan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk mencari informasi terkait status hak tanah Dago Elos.
“Kami akan melakukan perjalanan ke Bandung pada hari Rabu. Kami sudah dijadwalkan bertemu dengan jajaran kantor Walikota Bandung dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Jawa Barat. Dengan memiliki maksud untuk mencari informasi mengenai status hak, proses pemetaan, dan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Dago Elos dari versi BPN,” katanya saat diwawancara, Selasa (7/5/2024).
Terkait PTSL, program ini merupakan salah satu langkah yang bisa tempuh warga Dago Elos untuk mendapatkan hak atas tanahnya dengan memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah. Namun, untuk konflik yang terjadi di Dago Elos, menurut Usep perlu terlebih dahulu diselesaikan dalam masalahan pertanahan.
“Kelihatannya masih perlu proses yang harus diselesaikan dalam permasalahan pertanahan terlebih dahulu, tentang clear dan clean. Karena PTSL ini anggaran dari pusat ada di APBN, masyarakat mendapatkan hak milik tanah yang sudah lama dikuasai, digarap dan dijadikan pemukiman secara cuma-cuma,” ujarnya.
Upaya dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan di Dago Elos ini, KSP menjadwalkan selesai dalam waktu empat bulan sampai bulan Agustus 2024. Maka, tidak hanya bertemu dengan jajaran Walikota Bandung dan BPN, Usep mengatakan dirinya akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk menyampaikan tiga perkara, yaitu menjaga kondusifitas di Dago Elos, menghindari tindakan kriminal terhadap warga, dan mencegah terjadinya penggusuran.
“Ini akan dikomunikasikan dengan Polri. Sehingga kami mohon untuk menjaga suasana yang kondusif di Dago Elos, menghindari kriminalisasi terhadap warga Dago Elos, dan mencegah terjadinya penggusuran. Kurang lebih tiga poin itu yang dapat kami sampaikan gitu, kenapa begitu? Karna pemerintah sedang menangani kasus ini. Jika ada penggusuran kan akan berantakan semua. Jadi ini satu hal yang dapat dikomunikasikan ke pihak lain,” ucap Usep.
Salah satu warga, Novi Mulyani menyampaikan harapan untuk warga Dago Elos kedepannya setelah adanya tindakan yang akan dilakukan KSP. “Tadi seperti yang pihak KSP bilang akan mengupayakan PTSL itu, terus mengupayakan ke BPN ke Polda. Dengan itu setidaknya, semoga ke depannya kita ada semacam harapan untuk tanah ini,” ujarnya.
Reporter: Sri Wahyuni/Magang
Redaktur: Nia Nur Fadillah/Suaka
