SUAKAONLINE.COM – Aksi Kamisan ke-54 kembali digelar di depan tugu kujang, UIN SGD Bandung, Kamis (27/01/2022). Aksi Kamisan kali ini membawa tema “Apa Kabar UKT?” dengan tuntutan birokrat kampus dan pemerintah agar memberikan keadilan terhadap mahasiswa dalam hal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Salah satu pegiat Aksi Kamisan, James menekan birokrasi kampus untuk memberi keadilan dalam hal pembayaran UKT. Mengingat adanya penghapusan keringanan UKT untuk tahun ajaran genap 2021/2022. “Kita sebagai aksi kamisan UIN SDG Bandung ingin menekankan kepada pihak birokrasi kampus juga kepada pemerintah untuk memberikan keadilan terhadap mahasiswa,” ucapnya saat diwawancarai di tempat aksi, Kamis (27/01/2022).
Dalam rilis tertulisnya disebutkan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas kampus seperti ruang kelas, listrik, air, dan lainnya. Alih-alih menggunakan fasilitas, justru mahasiswa terpaksa menambah biaya untuk membeli paket data dan kuota internet.
Kemudian melihat fakta kondisi perekonomian seluruh lapisan masyarakat yang memang terpukul akibat pandemi. Seperti temuan yang tertulis dalam rilis, terdapat pegawai dan buruh di kampus mendapatkan pengurangan upah bahkan dirumahkan sampai waktu yang tidak ditentukan.
Pihak kampus pun belum memberikan penjelasan terkait kebijakan keringanan UKT dan kejelasan teknis perkuliahan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut menimbulkan polemik terhadap transparansi penggunaan dana UKT. Karena itu, para pegiat aksi menuntut pengurangan UKT sebesar 50 persen jika pada semester depan perkuliahan masih dilaksanakan secara daring dan 20 persen jika perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka.
Salah satu orator aksi, Vita menyebutkan masih terdapat mahasiswa yang tidak sanggup untuk membayar UKT. “Ada beberapa mahasiswa yang emang gak sanggup bayar UKT, yang aku sendiri datanya dapet dari Suaka. Di data itu sendiri kan disebutkan di beberapa fakultas ada yang emang mahasiswanya susah bayar UKT,” katanya.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh mahasiswa agar membuka mata bahwa masih banyak mahasiswa yang belum mampu membayar UKT. Hal tersebut dikarenakan pandemi belum usai, PHK masih terjadi, ekonomi belum sepenuhnya stabil, dan juga karena kebutuhan yang semakin tinggi.
Sejalan dengan tuntutan dalam aksi, Vita berharap pihak birokrasi mampu bersikap adil dalam hal pembayaran UKT. “Harapannya buat UKT, semoga bener-bener sesuai dengan ekonomi mahasiswa,” pungkasnya.
Reporter : Maula Tamimi
Redaktur : Fuad Mutashim
