[Suakaonline]- Massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Sunan Gunung Djati (HAMMAS) melakukan unjuk rasa didepan Gedung Rektorat UIN Bandung, Selasa(4/9). Dalam aksi tersebut mereka menuntut Rektor untuk memberikan transparansi keuangan pembangunan Kampus yang terindikasi dikorupsi, dan juga mereka menuntut kebijakan mengenai dampak dari pembangunan kampus.
Koordinator lapangan massa aksi, Jujun Jumaludin, mengatakan tujuan dari aksi unjuk rasa tersebut adalah untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa UIN Bandung dan mencoba mengembalikan ruh kedaulatan mahasiswa. Ia menilai selama pembangunan ini tidak ada transparansi mengenai laporan keuangan pembangunan kampus.
“yang menjadi permasalahan sekarang adalah, apakah momen pembangunan ini dimaksimalkan untuk membangun Kampus yang lebih baik ataukah hanya untuk mencari keuntungan pribadi para Birokrat?” ujar Jujun dalam aksinya.
Ia pun berujar bahwa transparansi keuangan pembangunan berhak diketahui oleh seluruh elemen Kampus. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan kelanjutan pembangunan kampus yang kini tengah dalam proses.
“Kami sebagai bagian dari elemen Kampus berhak mengetahui transparansi dana pembangunan, sejauh mana perkembangan pembangunan kampus kami. Bagaimana tidak, uang yang digunakan untuk pembangunan berjumlah ratusan milyar rupiah tanpa kita ketahui dipakai apa dan dikemanakan uang tersebut,” tambah Jujun.
Dalam aksinya tersebut mereka pun berharapa kepada Rektor untuk mengadakan dialog aktif dengan seluruh mahasiswa terutama dihadapan semua peserta massa aksi.
“jika tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami nyatakan rektor UIN Bandung yang pada hal ini adalah panglima pembangunan untuk memakai sarung saja ke Kampus,” pungkas Jujun.
sementara itu pihak Rektorat yang diwakili oleh Pembantu Rektor III Ali Ramdani, menanggapi dengan santai perihal aksi unjuk rasa yang dilangsungkan oleh 50 mahasiswa ini. Ia mengatakan bahwa memang harus ada transparansi mengenai laporan keuangan, akan tetapi ia mengatakan bahwa harus ada ketepatan saluran komunikasi untuk mensosialisasikan hal tersebut.
“Tuntutan yang sangat masuk diakal, apabila mereka menuntut tentang transparansi. Akan tetapi semua itu harus ada proses. Hal yang menyangkut uang negara seperti ini tidak bisa langsung untuk disosialisasikan. Saluran komunikasi pun harus tepat, dan diharapkan semua elemen dapat terbuka dalam hal ini,” ujar Ali Ramdani kepada Suaka. []Iqbal Tawakal/Suaka
