" > 2 mnt membaca"> Penolakan dan Penuntutan Lima Sema-F terkait Pemilihan Sema-U - Suaka Online
Kampusiana

Penolakan dan Penuntutan Lima Sema-F terkait Pemilihan Sema-U2 mnt membaca

Musyawarah pemilihan dan penetapan KPUM dan BAWASLUM pemilihan Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) di Aula Gedung Student Center laintai satu, Rabu (12/12/2018). (Lia Kamilah/Suaka)

SUAKAONLINE.COM – Pemilihan Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) UIN SGD Bandung masih berlangsung. Saat ini setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswam (BAWASLUM) dipilih dan ditetapkan, agenda acara selanjutnya adalah  perumusan road map, tata tertib, dan merancang Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Namun kejanggalan terjadi saat Suaka menerima informasi berupa press realese yang menyatakan bahwa telah terjadi penolakan dan penuntutan dari lima Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F). Diantaranya fakultas Dakwah dan Komunikasi, Tarbiyah dan Keguruan, Syariah dan Hukum, Sains dan Teknologi, dan Psikologi. Kelima fakultas tersebut sudah membuat surat pernyataan dengan  ditanda tangani dan dicap.

Menurut hasil penelitian, alasan dilakukannya penolakan dan penuntutan adalah karena ditemukannya perbedaan antara Undang-undang Sema-U Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa dengan pasal 9 ayat (4) Konstitusi Keluarga Mahasiswa. Dalam hal aturan yang rendah telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, ditemukan pula dalam prosedur perumusan peraturan perundang-undangan adanya mal-administrasi yang dilakukan baik dalam proses perumusan, pengesahan, maupun sosialisasi. Hal itu tentu dianggap Sema-F mencederai kehormatan dan kebijaksanaan Sema-U sebagai lembaga legislatif mahasiswa tertinggi di UIN SGD Bandung.

Ketua Sema fakultas Syariah dan Hukum (Sema-FSH), Ilham Ibrahim mengatakan bahwa ada amanat konstitusi yang menyatakan Sema-F itu berhak meninjau kembali Undang-undang atas konstitusi, sedangkan Sema-U tidak meninjaunya kembali. Ia juga mengaku sulit menyalurkan opininya bersama Sema-F lainnya karena dari pihak Wakil Rektor III bagian kemahasiswaan pun tidak menindak lanjutinya.

Baca juga:  Nyai yang Menyusui Kelelawar

“Sedangkan kami sudah tanda tangan secara legal, kalaulah dikatakan UU dalam proses peninjauan kembali, kenapa masih dipakai ? Lima fakultas sudah menghadap kepada Warek III tapi tidak ada tanggapan, kami merasa kesulitan menyandarkan opini kita tentang legalitas Sema-U ini,” ujarnya kepada Suaka, Jumat (14/12/2018).

Ketua Sema-U, Acep Jamaludin memberikan tanggapan terkait kabar penolakan dan penuntutan tersebut. Menurutnya, tidak ada penolakan terhadap pemilihan Sema-U, adapun hal yang berkaitan dengan tuntutan, Acep membolehkan itu. Karena jika pemilihan Sema-U dilakukan dengan pemilu raya dan tidak menyalahi aturan, maka Sema-F akan membuat hal baru mengenai nilai demokrasi untuk ekskutif mahasiswa.

Acep mengaku tidak keberatan dengan kabar tersebut, karena menurutnya itu adalah bagian dari demokrasi dan setiap orang berhak berpendapat. Namun mengenai gerakan yang dibangun Sema-F itu adalah tanggung jawab Sema-U karena poinnya mengenai Sema-U dan masalah keberlangsungan estafet organisasi yang akan terus berjalan.

“KPUM dan BAWASLUM ini satu perangkat dengan Steering Commite (SC). Untuk masalah ini saya yang tanggung jawab. Kita akan lakukan diskusi internal Sema-U dulu untuk kemudian mengambil keputusam atas kabar ini.” Pungkasnya via surel.

 

Reporter : Lia Kamilah

Redaktur : Muhamad Emiriza

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2016 Suaka Online │ LPM SUAKA UIN SGD Bandung

Ke Atas