Seorang mahasiswa menampilkan aksi teatrikal di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (29/9/2023). (Foto: Insan Mutaqin Nasid/Suaka),
SUAKAONLINE.COM – Sore di penghujung bulan September, para mahasiswa yang tergabung dari 21 kampus berkumpul di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dengan memakai jas almamater kampus dan bendera organisasi mahasiswa, mereka berorasi, menyuarakan aspirasi dan refleksi atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh negara, diperingati dalam aksi September Hitam.
Berbagai spanduk berisi keluhan dan tuntutan pada pemerintah dihamparkan di atas aspal serta pagar besi yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Pembakaran ban, penampilan teater dan puisi pun turut menghidupkan aksi peringatan yang bertajuk “Jawa Barat Lautan Suar” pada Jum’at (29/09/2023).
Sejumlah tuntutan dilayangkan konferensi pers ketika hari mulai gelap, di antaranya menuntut Jaksa Agung menyelesaikan kasus HAM berat dari hasil penyilidikan Komisi Nasional (Komnas) HAM; pelayanan yang humanis dari pemerintah; keberpihakan pemerintah pada rakyat Dago Elos dan pedangang pasar Banjaran; sikap tegas Penanggjung Jawab (PJ) Gubernur Jawa Barat (Jabar); dan penyelesaian pengelolaan sampah di Jabar.
Hal itu dibacakan oleh Arya Pradana, selaku koordinator lapangan pada aksi kali ini. “Dengan demikian kami menuntut kepada pemerintah Jawa Barat agar bersegera dan kami tunggu dalam kurun waktu 4×24 jam, Bandung, 29 September 2023, ditandatangani 21 kampus se-Jawa Barat,” katanya dalam akhir konferensi pers.
Pemilihan PJ Gubernur Tidak Demokratis
Catatan pelanggaran HAM masih menjadi utang pemerintah, terutama yang terjadi di Jabar. Karena itu, para mahasiswa menuntut Bey Machmudin, PJ Gubernur Jabar. Hal tersebut disampaikan oleh Iqbal Dimas, Komandan Lapangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KEMA) Universitas Padjadjaran (Unpad).
“Dan pada akhirnya ini yang membedakan apa lagi sekarang kita benar-benar menjurus ke PJ Gubernur Jawa Barat saat ini, yaitu bapak B. Machmudin, yang di mana kita menganggap ini dalam pemilihannya itu sangat tidak demokratis, dan pun kami juga menganggap beliau ini bukan seseorang yang bisa merepresentasikan kami, orang-orang Jawa Barat itu sendiri, dan pada akhirnya kenapa kami sekarang aksi di depan Gedung Sate,” katanya.
Ia pun mengharapkan jika PJ Gubernur mau berdialog dan pro-rakyat. “Dan pun harapannya ya, bukan hanya berdialog, tapi Bapak B. Mahmudin ini bener-bener mengkonkretisasi, Dia bener-bener melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu pro akan kerakyatan gitu,” tegasnya.
Kasus Sampah Ikut Memburuk
Kasus HAM tak kunjung terselesaikan, justru makin memburuk dan terjadi di mana-mana, namun kasus sampah, ikut muncul menambah utang yang perlu diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Ketua BEM Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Islam Bandung (Unisba) Ferdyana mengatakan pengelolaan sampah Jawa Barat terbilang buruk dan cenderung gagal.
“Dan yang utama dari Unisba sendiri, kita mengangkat isu mengenai sampah mungkin ya. Karena pengelolaan sampah di Kota Bandung sendiri terhitung buruk, terhitung gagal. Ketika banyak tempat pengelolaan sampah yang digusur, yang kebakaran, entah apa landasannya gitu,” katanya.
Ia juga mengharapkan jika masalah sampah ini dapat diselesaikan, karena banyak Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sekitar Unisba tidak terkelola dengan baik. Salah satu aksi simbolik yang dilakukan adalah mengumpulkan sampah di sela-sela aksi dan menyimpan di depan gerbang Gedung Sate.
Aksi pun berlangsung hingga malam menuju pukul 20.00 WIB, mahasiswa yang telah masuk ke dalam kawasan Gedung Sate tidak mendapatkan respon dari PJ Gubernur Jawa Barat, para polisi pun diam dan menjaga di depan barisan mahasiswa. Setelah cukup lama aski diam, massa aksi pun bubar setelah berkali-kali mendesak agar Bey Mahmudin keluar dan mendengar suara mereka.
Reporter: Insan Mutaqin Nasid/Suaka
Redaktur: Mohamad Akmal Albari/Suaka
