Ratusan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UPI melakukan demonstrasi atas kebijakan uang pangkal bagi mahasiswa baru yang lulus melalui Seleksi Mandiri (SM), di depan gedung Isola, Senin (15/8/2016). (SUAKA / Isthiqonita)
SUAKAONLINE.COM, Bandung – Ratusan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UPI melakukan demonstrasi atas kebijakan uang pangkal sebesar 18 – 29 juta bagi mahasiswa baru yang lulus melalui Seleksi Mandiri (SM), di depan gedung Isola, Senin (15/8/2016).
Peraturan tersebut bukan kebijakan baru, sejak tahun 2012 UPI menerapkan uang pangkal bagi mahasiswa baru yang masuk melalui jalur SM.”Aksi ini bisa dibilang sebagai puncak kekesalan mahasiswa mengenai uang pangkal,” ujar koordinator aksi, Rivaldi Pamungkas.
Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Rektor UPI Nomor 1074/UN40/KU/2016 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru UPI jalur Seleksi Mandiri Program Sarjana (S-1) dan Program Diploma (D-3), Tahun akademik 2016-2017. Dengan rincian uang pangkal terdiri atas: Biaya Regristrasi, Biaya Penyelenggaraan Pembayaran, Biaya Pengembangan Fasilitas dan Mutu Akademik, serta Biaya Dana Pengembangan Lembaga.
Bahkan, Rivaldi mengungkapkan, calon mahasiswa UPI yang mengikuti SM diberi semacam surat pernyataan bahwa mereka bersedia membayar sejumlah uang. “Padahal mereka belum tentu diterima atau tidak, dan surat tersebut tidak disebutkan nominalnya berapa dan rinciannya untuk apa” tambah ketua Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) tersebut. Mahasiswa yang lolos melalui jalur SM pun tetap membayar UKT/BKT setiap semesternya.
Aksi dilatarbelakangi keluhan mahasiswa baru yang lulus melalui jalur SM dan mengeluhkan pembayaran uang pangkal. “Sekitar 60 mahasiswa yang mengaku keberatan. Aksi ini juga diikuti oleh mahasiswa baru yang masuk dari berbagai seleksi, tidak hanya SM. Tetapi juga yang lolos melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN,” kata Rivaldi.
Berdasarkan press realise, ada beberapa tuntutan lain mahasiswa kepada kampus, diantaranya : Hapuskan Uang Pangkal SM-UPI; Tetapkan peserta yang lolos SM-UPI menjadi Mahasiswa UPI; Transparansikan segala proses penyelenggaraan UKT dan SM-UPI; Adakan Bidikmisi pada Jalur SM-UPI.
Selanjutnya, adakan wadah untuk mengajukan keberatan atas ketidaksesuaian antara UKT mahasiswa dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
Rivaldi akan terus melakukan aksi dan advokasi meskipun audiensi yang dilakukan bersama Pembantu Rektor 1 Asep Kadarohman, tidak membuahkan hasil yang memuaskan. “Tidak akan ada mahasiswa yang gagal karen uang,” ujar Asep. Puncak aksi akan dilakukan ketika Moka-ku (Masa orientasi kampus dan kuliah umum).
Reporter : Isthiqonita
Redaktur : Edi Prasetyo
