SUAKAONLINE.COM – Sejumlah pegiat Aksi Kamisan Bandung menggelar aksi ke-363 di depan Gedung Sate, Bandung, Kamis (23/9/2021). Aksi kali ini masih memperingati September hitam dengan mengangkat isu Hari Tani Nasional dan Tragedi Semanggi II.
Berjalan seperti biasanya, aksi dimulai pukul 16.00 WIB dengan orasi, pembacaan pusisi, dan penampilan musik. Aksi kali ini dihadiri oleh eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Rieswin Rachell dan Benydictus Sumlala serta aktivis lingkungan Extinction Rebellion turut menyuarakan aspirasiya.
Dalam orasinya Rieswin sedikit mengenang terkait dinamika yang terjadi dalam tubuh KPK. Mulai dari revisi undang-undang KPK pada tahun 2019 hingga tes wawasan kebangsaan (TWK) yang membuat Rieswin dan kawan-kawannya di berhentikan sebagai penyidik KPK. Menurutnya tes wawasan kebangsaan merupakan hal yang konyol.
“Tapi ternyata TWK menurut Ombudsman dan Komnas HAM itu memang bukan tes biasa. Itu tes yang sengaja dibuat untuk menyingkirkan kami kami ini, menyingkirkan para penyidik penyidik yang sudah belasan tahun di KPK ini,” ucapnya, Kamis (23/9/2021).
Kemudian Rieswin mengajak seluruh masa aksi untuk mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo beserta jajarannya. “Kita minta kepada Presiden, kita minta kepada siapa pun melalui surat ini untuk memberantas korupsi, untuk pemberantasan korupsi yang lebih baik ke depan supaya tidak lagi terjadi tragedi-tragedi seperti ini,” lanjutnya.
Sementara itu eks penyidik KPK lainnya Benedyctus mengatakan KPK merupakan “kerikil sepatu” para penguasa. Berdasar pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) urutan Indonesia selalu naik setiap tahunnya. Kemudian, lanjut Beny, tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK pun telah menurun.
Beny sedikit memberi bocoran terkait kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang melibatkan Menteri Sosial, Juliari Batubara dan rekan-rekannya. Menurutnya dana hasil korupsi tersebut dipakai untuk membeli belasan sepedah merek Brompton, ponsel Iphone Promax, penyewaan pesawat jet dan lainnya.
Perkara hari ini Beny mengutarakan pemecatannya di KPK bukan menjadi suatu soal, ia mencemaskan kinerja KPK kedepannya. “Bukan soal mata pencaharian tapi soal pemberantasan korupsi di Indonesia yang makin lama makin bobrok makin lama makin busuk. Bukannya membaik tapi karena tidak ada dukungan dari penguasa dan pemerintah, ya seperti ini jadinya,” ungkapnya.
Rencana kedepan akan didirikan Kantor Darurat Korupsi cabang Bandung seusai berunding dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. Beny berpesan kepada seluruh masyarakat untuk berkontribusi dalam menanggulagi korupsi. “Kalau memang pemerintah tidak berniat memberantas korupsi di Indonesia, maka harus rakyat yang memberantas korupsi di Indonesia,” tutupnya.
Reporter : Hizqil Fadl Rohman
Redaktur : Fuad Mutashim
