SUAKAONLINE.COM – “Kita termasuk top ten untuk Islamic finance, tapi kita belum menjadi pemain, untuk wisata halal, fashion, dan yang lainnya kita masih belum bisa maksimal mengelola,” ujar Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat Ahmad Hadadi dalam seminar nasional yang bertema “Peluang dan Tantangan Serta Strategi Pengembangan Ekonomi Syari’ah dalam Kedaulatan Ekonomi Bangsa Indonesia” yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Muamalah, di Gedung Anwar Musaddad, Kamis (11/4/2019).
Ia mengatakan bahwa, Indonesia berada diurutan nomor satu untuk halal food, serta berada nomor 10 untuk Islamic finance, maka untuk meningkatkan sektor ekonomi syariah, maka pemprov Jawa Barat membuat program-program unggulan seperti, One Village One Product, One Village One One Company. Yaitu pemberdayaan masyarakat pedesaan, agar bisa mandiri mengelola lahan, hasil pertanian, sehingga masyarakat di desa tersebut bisa menghasilkan suatu produk.
Selain itu, ada juga program One pesantren, One Product (OPOP). Fungsinya hampir sama seperti One Village,One Company. Program ini bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesantren, serta pengembangan pesantren sebagai pusat literasi ekonomi syariah. Program lainnya yaitu kredit BJB Masyarakat Ekonomi Syariahnya (Mesra) dan desa digital. “Bank Jabar juga ada syariahnya. Kita juga mendorong yang di pesantren, yang di daerah untuk lebih digital, di online-kan semua bisnis, karena ini sudah tuntutan jaman,” tambahnya.
Tidak hanya pemerintahan saja yang harus berusaha meningkatkan sektor industri perekonomian syariah, masyarakat juga harus turut membantu pemerintah. Perguruan dari segi keilmuan seperti penelitian, pengembangan literasi mengenai ekonomi syariah, karena masyarakat masih banyak yang belum paham tentang ekonomi syari’ah, UIN SGD Bandung juga akan membantu program Gubernur untuk meningkatan wisata halal, para dosen dan civitas akademika UIN SGD Bandung juga sedang meneliti tentang wisata halal. Kita berusaha untuk berkolaborasi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
. Pemprov Jabar juga mendorong pengembangan kerjasama antara perguruan tinggi dengan pemerintah. ia mengatakan, ada empat pilar pondasi ekonomi syari’ah agar prekonomian kita dapat stabil. Pertama, nilai-nilai ukhuwwah. Ekonomi ini sifatnya untuk saling membantu, bukan keuntungan sepihak. Kedua, landasan syariah yang membimbing ekonomi. Ketiga, berdasarkan akhlakul karimah. Harus memperhatikan etika, tidak hanya memikirkan keuntungan. Dan terakhir, landasan aqidah.
Senada dengan Ahmad Hadadi, Kepala Divisi Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat, Taufik Saleh mengatakan, Permasalahan Indonesia itu big market tapi bukan player, Indonesia masih jadi konsumen terbesar food, fashion, dll.Untuk pengeluaran peringkat 10 besar, itu yang memberatkan ekonomi Indonesia. Hal itu merupakan tantangan bagi berkembangnya ekonomi syariah di negara kita.
Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat kerangka dasar pengembangan ekonomi syariah di Jawa Barat. Yaitu peningkatan aset, tingkat literasi, pembangunan perbankan syariah, tingkat kedalaman pasar keuangan, internasional standing, pelatihan dan peningkatan, sertifikasi, mengurangi defisit impor dan ekspor. Harus diperhatikan juga aspek regulasi, infrastruktur, juga instrumen. “Tidak berguna kalau tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tingkat inequality juga tinggi,” ujarnya.
BI Jawa Barat juga membuat program untuk meningkatkan ekonomi syariah. seperti, FESyar 2nd Regional Jawa, Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren, pengembangan program Pendampingan UMKM Syariah oleh Praktisi dan Akademis (PUSPA), Program Industri Kreatif (IKRA) Halal, dan Program Wisata Halal seperti yang terdapat di wisata Geopark Ciletuh. Dikembangkan juga program industri kreatif.
Reporter : Muhammad Naufal
Redaktur : Lia Kamilah
