(Dari kiri) Moderator, Hamid serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, Iqbal Lazuardi Siregar dan Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR), Sarinah tengah memaparkan materi dalam diskusi film “A Taxi Driver” yang diselenggarakan di Aula Student Center Lt. 1 UIN SGD Bandung, Sabtu(31/3/2018). (Dhea Amellia/ Magang)
SUAKAONLINE.COM – “Zaman sekarang kebebasan pers masih darurat, apalagi daerah yang jauh dari sorotan,” ungkap Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, Iqbal Lazuardi Siregar salah satu pemantik dalam acara nonton bareng dan diskusi film “A Taxi Driver”. Diskusi yang diselenggarakan di Aula Student Center UIN SGD Bandung, Sabtu (31/3/2018) tersebut diiniasi oleh Komite Aksi Mahasiswa UIN SGD Bandung dan bekerja sama dengan beragam komunitas di UIN SGD Bandung. Serta dipantik oleh Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR), Sarinah.
Film berjudul “A Taxi Driver” yang dirilis pada Agustus tahun 2017 ini merupakan karya dari Jang Hun. Berangkat dari kisah nyata yang dialami oleh seorang reporter asal Jerman bernama Jürgen Hinzpeter dan seorang supir taksi asal Korea bernama Kim Sa-Bok yang meliput pemberontakan yang terjadi di Gwang-Ju, Korea Selatan pada 18 – 27 Mei 1980, menjadi inspirasi bagi sutradara membuat film ini.
Iqbal menuturkan, film ini sangat kental dengan dunia pers terutama berkaitan dengan kebebasan pers. Konteks di Korea Selatan pada tahun 1980 yang digambarkan dalam film, menggambarkan bagaimana pers tidak bisa secara leluas mengawal pemerintah dan sistem politik. Konteks ini pun tidak jauh beda dengan yang dialami di Indonesia pada saat rezim orde baru.
“Zaman sekarang kebebasan pers masih darurat apalagi di daerah yang jauh dari sorotan, contohnya Papua. Pers asing yang ingin melakukan liputan ke daerah tersebut harus melalui birokrasi yang rumit. Selain itu, pers lokal yang mengkritisi sistem didaerah tersebut seperti terkait kebijakan atau militerisme acap kali dikatakan separatis,” tuturnya.
Berdasarkan data AJI Indonesia selama tahun 2015-2017 kekerasan terhadap pers di Papua cukup tinggi. Pada tahun 2016 silam sebanyak 10 kasus terkait pers terjadi di Papua. Data AJI Indonesia pun menunjukan, sebanyak 19 kasus wartawan oleh polisi dan tujuh kasus wartawan oleh militer. Iqbal pun mengatakan, menurut AJI Indonesia musuh pers adalah polisi dan militer. “Musuh pers adalah polisi dan militer, walau ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),” imbuh Iqbal.
Lanjut Iqbal, kebebasan pers di Indonesia kini variabelnya sangat kompleks. Jika ditarik kedalam ranah politik musuh pers adalah pemilik sebuah pers yang kini dari sekian banyak televisi dan medai cetak hanya dipegang oleh 12 orang. Sementara itu, terkait kebebasan pers juga bisa datang dari dapur redaksi yang terkadang membuat ruang gerak wartawan tidak bebas saat di lapangan. Menurutnya, kompleksnya kebebasan pers tersebut menjadi isu tentang bagaimana panjangnya jalan yang harus ditempuh untuk kebebasan pers di Indonesia.
“Dalam film karya Jang Hun ini, aspek sosiologis seorang wartawan cukup menonjol dan tujuan seorang jurnalis sesuai. Film ini contoh yang bagus bagaimana wartawan harus keluar dari zonan nyaman, memberitakan yang benar dan memeberitakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,” pungkas Iqbal.
Sementara itu, Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR), Sarinah memaparkan, dalam film ini cukup erat dengan militerisme. Militerisme yang terjadi di Korea Selatan saat itu tidak jauh beda dengan Indonesia. Militerisme yang kala itu dicanangkan menjadi dalih untuk kemajuan tidak sebanding dengan harga manusia yang harus dikorbankan dan dianggap merugikan.
“Militerisme ini merupakan produk dari kapitaslime. Dalam hal ini ketika para kapitalis tidak bisa memberi konsesi kepada rakyat dan tidak bisa memadamkan protes-protes rakyat, maka militerisme diikutsertakan di dalamnya,” papar Sarinah atau akrab disapa Sherr Rin.
Diakhir pemaparannya Sarinah mengatakan, militerisme ini bisa muncul sewaktu-waktu di masa yang akan datang. Hal ini karena militer sedang mencoba kembali masuk dari segala lini kehidupan sipil. Sarinah pun berpesan, ini adalah tugas masyarakat terutama mahasiswa untuk mewaspadai kebangkitan militerisme yang dapat melalui beragam bidang. “Tahun-tahun selanjutnya harus mewaspadai perkembangan sistem politik dan ekonomi karena itu tugas mahasiswa.” tutupnya.
Reporter: Dhea Amellia/ Magang
Redaktur: Elsa Yulandri
