TABLOID 11/ TAHUN XXVI/ EDISI APRIL 2013
EDITORIAL
Begitu santer terdengar dari beberapa krisis yang terjadi di negara ini, krisis lingkungan adalah salah satu krisis yang cukup pelik untuk dicarikan solusi. Selama beberapa dekade ke belakang, kita sering menjumpai berita media massa mengenai hutan-hutan kita yang terus dieksploitasi besar-besaran. Sungai-sungai kita tercemar dan telah jauh berubah menjadi saluransaluran limbah hajat manusia. Begitu pun dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki negera ini; sama-sama hampir tak memiliki masa depan yang cerah.
Hal tersebut kian meyakinkan dari hasil berbagai survei yang telah dilakukan. Beberapa hasil survei terhadap kondisi lingkungan di Indonesia, menyatakan negara ini mengalami peningkatan dalam hal perusakan alam. Dan hal tersebut akan semakin parah, mengingat kini kesadaran masyarakat akan kelestarian alam semakin rendah. Seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, menebang pohon-pohon secara liar, pemakaian produk yang tak ramah lingkungan dan lain-lain.
Dan yang lebih disayangkan lagi, peran pemerintah sendiri sebagai pemangku kebijakan, nyatanya turut mendukung dan memelihara kerusakan tersebut. Dengan dalih percepatan pembangunan, pemerintah kita rela menjual sektor strategis kita kepada investor asing. Sumber daya alam kita dilacurkan semata-mata hanya untuk trercapainya pembangunan ekonomi yang justru melupakan paradigma pembangunan ekologi dan sosial.
Negara seolah menggelar karpet merah bagi para investor asing. Untuk mengeruk segala sumber daya alam yang dimiliki negara ini. Seperti kebijakan pemerintah yang mengeluarkan peraturan memperbolehkan hutan lindung kita disewakan. Dan itu masih sebagiankecil dari kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap masa depan lingkungan kita.
Apabila kita mengacu kepada amanat konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945, bahwasanya kekayaan sumber daya alam yang meliputi air, tanah dan udara merupakan tanggung jawab negara yang semata-mata hanya ditujukan demi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Namun pertanyaannya sekarang adalah: kesejahteraan dan kepentingan siapa yang diutamakan? Investor atau masyarakat secara keseluruhan? Yang jelas masa depan anak dan cucu kita akan kian terancam, dengan eksploitasi habis-habisan yang terjadi selama ini.
Kini saatnya semua elemen masyarakat harus bersatu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yan gsemakin tidak menyentuh kepada kepentingan masyarakat luas. Saat ini kita membutuhkan pemimpin yan gmampu menerapkan langkah strategis bagi terwujudnya bangunan Indonesia yang lestari, mandiri dan sejahtera. [Redaksi]
