SUAKAONLINE.COM – Tiga pakar Hukum Tata Negara dan sutradara film “Dirty Vote” menghadiri diskusi yang digelar oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN SGD Bandung yang bertajuk “Setelah Dirty Vote” di Aula Student Center (SC), Kampus 1 UIN Bandung, Jumat (23/02/2024). Dalam diskusi, empat narasumber memaparkan lebih lanjut mengenai tujuan pembuatan film ini.
Penjelasan awal dikemukakan Sutradara film, Dandhy Laksono bahwa sebulan sebelum Pemilu tidak terpikir untuk membuat film ini, namun karena melihat banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi, ia pun berinisiatif untuk menghubungi ketiga pakar Hukum Tata Negara tersebut untuk berkolaborasi dalam pembuatan film ini.
“Dengan kerja kolaborasi, kami beneran datang bawa badan, pikiran, waktu dan tenaga. Mereka (ketiga pakar hukum) nggak dibayar. jangankan mereka, saya aja nggak ada yang bayar, jadi ya benar-benar kita patungan dengan apa yang kita punya untuk menyewa tenaga ahli untuk teknis nya. Bahkan saya juga tutup adsense-nya untuk menunjukan kita ini gak nyari keuntungan,” ujar Dhandy, Jumat (23/02/2024).
Pemaparan dilanjutkan Dosen Fakultas Hukum UNAND, Feri Amsari. Ia berkomentar masalah fitnah yang diujarkan pada film ini, yang menyebutkan upaya menjatuhkan suara salah satu paslon yang berkontestasi pada Pemilu 2024. Feri menyebutkan sampai saat ini, pihak yang menyanggah dan tidak menyukai film Dirty Vote tidak pernah menyanggah secara substansial.
Lalu, dosen Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin menambahkan pernyataan bahwasanya tujuan dari pembuatan film ini adalah untuk tujuan edukasi, bukan tujuan elektoral. Zainal pun menanggapi kepada mereka yang mengatakan Dirty Vote adalah sebuah bentuk black campaign karena tayang di masa tenang Pemilu 2024.
“Masa terbaik untuk mengeluarkan film itu memangnya kapan? Apakah ada waktu shahihnya? tidak ada. Kalau kita keluarkan pada masa kampanye pun, pasti kita lebih banyak diserang. Awalnya film ini rencana dirilis tanggal 10 Februari tapi nggak sanggup diselesaikan makanya itu di publish-nya pada tanggal 11 Februari,” ujar Zainal Arifin.
Sependapat Zainal, Dosen STHI Jentera, Bivitri Susanti menjelaskan bahwa Dirty Vote ini dibuat sebagai stimulan berpikir bagi masyarakat dan mahasiswa untuk merencanakan langkah-langkah perlawanan selanjutnya. Ia juga menyuarakan untuk tidak diam saat ada hal baru yang dinormalisasi dan melanggar kode etik.
Di tengah diskusi, mantan Ketua DEMA UIN SGD Bandung, Malik Fajar menanggapi dan memberikan kritik terhadap adanya film Dirty Vote. Menurutnya, ini menunjukan adanya edukasi politik yang harus diketahui oleh masyarakat luas. kendati demikian, akses film ini hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu yakni YouTube. Malik meminta agar kedepannya film edukasi politik seperti ini dapat diakses lebih mudah oleh semua kalangan.
Reporter: Zidny Ilma & Ninda Nur Aida/Suaka
Redaktur: Mohamad Akmal Albari/Suaka
